Sebelumnya
Namun, strategi utama yang akan digunakan pemerintah dalam mengantisipasi polusi udara adalah dengan penerapan kembali WFH. “Nanti semua Kementerian akan memberlakukan WFH,” ujarnya.
Heru tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan kapasitas WFH di Pemprov DKI. Ia hanya memastikan, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan WFH dengan kapasitas 50 persen mulai 21 Agustus 2023 mendatang. “Kalau Pemda DKI sudah mulai duluan,” tandasnya.
Hal serupa juga bakal diterapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia memastikan, kebijakan WFH tidak hanya berlaku bagi ASN, tapi juga kepada pihak swasta.
Dia menjelaskan, konsep WFH adalah tiga hari kerja di rumah dan dua hari kerja di kantor. ASN yang diberikan WFH adalah mereka yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
Baca juga : Ini 3 Sektor Yang Dipelototin Menko Luhut Untuk Atasi Polusi Udara Jabodetabek
Sementara di wilayah Jabodetabek yang menjadi penyangga Jakarta, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku akan berkoordinasi lebih dulu dengan Pemerintah Kota.
“Karena Jabodetabek sumbang pergerakan ke Jakarta, kami akan perkuat minggu ini untuk dikaji,” tutupnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan WFH tidak bisa 100 persen menyelesaikan masalah polusi udara. Sebab, emisi karbon kendaraan hanya salah satu penyumbang polusi.
Menurutnya, penyumbang polusi udara lainnya adalah industri batubara yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Selain itu ada pula industri manufaktur yang ada di Karawang dan Bekasi. “Jadi kendaraan hanya salah satu aspek,” kata Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Prof. Tjandra: Bisa Picu Kematian, Polusi Udara Jangan Diabaikan
Warganet ramai membicarakan masalah polusi udara. Mereka menyambut baik rencana pemberlakukan kembali WFH. Sebab mereka tidak perlu keluar ongkos untuk bekerja dari kantor. “WFH yeayy sedikit mengurangi polusi udara di Jakarta,” cuit akun @simpxduojae.
Tapi, ada pula netizen yang menilai kebijakan WFH belum tentu bisa menurunkan emisi karbon yang mencemari langit Jakarta. Akun @Put_tooth menyarankan pegawai pemerintah dan swasta di Ibu Kota lebih baik tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi kerja.
“Mending diwajibkan naik transportasi umum dulu, berdampak dengan penurunan polusi udara enggak?” usulnya.
Sementara akun @kanitanafiza menilai, kebijakan WFH hanya upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di Jakarta, menjelang pelaksanaan KTT ASEAN.
Baca juga : Prof Tjandra Bagikan Tips Atasi Batuk Dan Ispa Akibat Polusi Udara
“Awal September ada KTT ASEAN. Macet Jakarta nggak bisa diatasi. Solusinya ASN WFH 2 bulan,” kicaunya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 19/8/2023 dengan judul Ikut Tangani Ibu Kota, Luhut Kini Sibuk Urus Polusi Udara
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.