RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajak para pelaku UMKM tak hanya mengandalkan perbankan dalam memenuhi permodalannya, tetapi juga melalui pasar modal dengan melakukan Initial Public Offering (IPO).
“Dengan melakukan IPO di pasar modal, UMKM tumbuh menjadi usaha besar, dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendapatkan pendanaan, mendapatkan pengawasan usaha, meningkatkan skala usahanya dan menyerap tenaga kerja,” ucap Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Setya Permana, dalam acara SME IPO Forum Pasar Modal dan Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (9/8/2024).
Temmy mengatakan, saat ini, bursa tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga menjadi sumber pendanaan bagi UMKM. Dalam mendorong pertumbuhan dan partisipasi UMKM serta koperasi di pasar modal, bahkan OJK telah mengeluarkan Peraturan No.53/POJK.04/2017, yang memungkinkan perusahaan dengan aset skala kecil (sama dengan Rp 50 milliar) atau menengah (Rp 50 milliar sampai Rp 250 milliar) untuk masuk ke pasar modal dan memperoleh pendanaan.
Di tambah lagi program SME IPO Small Business Enterprise Initial Public Offering (SME IPO) yang merupakan pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM bersama IDX Incubator (BEI) kepada Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk memasuki ekosistem pasar modal.
Dirinya juga optimistis UMKM dapat memanfaatkan peluang ini (sosialisasi dan pelatihan menuju IPO), guna mengakselerasi pendaftaran di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Iklim tersebut sangat baik untuk berkembang. Kami menyakini akan banyak lagi UMKM yang bisa masuk papan akselerasi. Kami menargetkan sampai akhir tahun ini sebanyak 10 UMKM dibantu untuk masuk pasar modal,” kata Temmy.
Ia berharap, kegiatan sosialiasi serta pelatihan bagi persiapan UMKM untuk IPO mampu mendorong UMKM melakukan langkah strategis menjadi perusahaan publik, yang memiliki kredibilitas, profit bertumbuh, dan menjadi usaha skala besar.
Baca juga : Kemenkes: Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah
Ia menuturkan, sebanyak 64 juta UMKM sebesar 99,6 persennya merupakan usaha mikro. Sementara, 60 juta lebih pelaku usaha belum memiliki NPWP atau belum menjadi wajib pajak, sehingga bisa disimpulkan masih banyak UMKM yang merupakan usahanya subsisten.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024, akan lebih melambat dibanding 2023. IMF menggambarkan pertumbuhan global tahun ini resilient but slow. Penjualan eceran juga diperkirakan menurun.
Indonesia harus keluar dari middle income trap. Bappenas telah memproyeksikan pendapatan per kapita rakyat kita akan naik dari kisaran 4 ribu dolar AS saat ini menjadi lebih dari 30 ribu dolar AS di 2045.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kemenkop UKM tengah memperkuat basis ekonomi unggulan di masing-masing daerah melalui Rumah Produksi Bersama (RPB). RPB sambung Temmy, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan koperasi melalui hilirisasi berbasis komoditas unggulan lokal.
“Mendekatkan pelaku UMKM dengan inovasi teknologi melalui Pembangunan pabrik pengolahan skala menengah yang dikelola oleh koperasi. Serta memperkuat ekosistem bisnis dan kemitraan antara UMKM, koperasi dan Usaha Besar,” tuturnya.
Ancaman Disrupsi Teknologi
Baca juga : LAN Dorong Widyaiswara Manfaatkan AI Dalam Proses Pengembangan Kompetensi ASN
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasa Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengamini, saat ini kondisi global memang tak baik-baik saja. Adanya disrupsi teknologi mendorong pelaku usaha untuk menciptakan sistem bisnis berbasis teknologi yang lebih efisien, fleksibel dan berkelanjutan.
“Ditambah industri perbankan masih menerapkan suku bunga tinggi, sehingga menjadikan pasar modal solusi paling feasible bagi UMKM memeprolah pendanaan jangka panjang, serta memperkuat struktur permodalan usaha,” ujarnya.
Ada sejumlah manfaat yang akan diperoleh UMKM ketika melakukan IPO. Inarno menjabarkan, pertama, UMKM memperoleh sumber pembiayaan baru jangka panjang. Kedua, meningkatkan value perusaahan serta tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG), meningkatkan loyalitas dan stakeholder perusahaan. Ketiga, adanya insentif-insentif pajak perusahaan dengan mendapat potongan PPh sebesar 5 persen. Kemenkop UKM juga memberikan insentif bagi 10 terbaik perusahaan yang akan IPO.
Dengan pertimbangan tersebut, OJK bekerja sama dengan Kemenkop UKM mengelar sosialisasi pasar modal sebagai sumber pendanaan di daerah, salah satunya di Makassar. “Dari berbagai kebijakan yang disiapkan OJK, serta melihat kondisi pasar yang cukup diminati di pasar domestik, pelaku UMKM diharapkan bisa memanfaatkan pasar modal mengingat besarnya manfaat yang diperoleh,” tuturnya.
Selain itu, secara nasional, Securities Crowd Funding (SCF) yang menjadi salah satu alternatif pendanaan di pasar modal sebelum IPO, telah dilakukan 17 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK. Terdapat juga sebanyak 570 penerbit, 158.000 pemodal, dan total dana yang diperoleh dari SCF menembus Rp 1,14 triliun. Lalu hingga 30 Juli 2024, jumlah investor di pasar modal juga naik 9,50 persen atau mencapai 13,32 juta dibanding akhir tahun 2023.
“Melihat pasar modal dan indikator tersebut, memberikan gambaran bahwa pasar modal Indonesia masih menjadi sarana penghimpunan dana yang kredible, mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis,” ucapnya.
Baca juga : Waka MPR Dorong Gen Z Tingkatkan Kompetensi Untuk Menjadi Pemimpin Masa Depan
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menambahkan, per 8 Agustus 2024, terdapat 34 perusahaan tercatat baru di BEI, dan total sebanyak 936 perusahaan yang sudah melantai di bursa. Perusahaan-perusahan tersebut kata Iman, bukan tiba-tiba punya modal besar, mereka juga memulai dari perusahaan kecil.
“Tantangan terbesar UMKM adalah memang dari sisi pendanaan untuk ekspansi bisnis. Tetapi, terdapat opsi pendanaan bagi perusahaan untuk melengkapi permodalannya saat ini. Salah satunya melalui pasar modal,” katanya.
Sejak 2019, BEI membuat papan perdagangan khusus bagi perusahaan aset kecil dan menengah yakni, Papan Akselerasi yang hingga saat ini terdapat 44 perusahaan, dan satu perusahaan promosi ke Papan Pengembangan pada November 2023.
Di Papan Akselerasi rata-rata aset perusahaan mencapai di atas Rp 10 miliar dan yang paling besar mencapai sekitar Rp 250 miliar. Aset di bawah angka tersebut, pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas SCF untuk pembiayaan.
BEI juga memiliki IDX Incubator yang menjadi tempat untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin mempelajari proses IPO. “Melalui IDX Incubator, bimbingan dilakukan secara intensif meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mempersiapkan diri untuk IPO,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.