Gelar Rakor, REI Dorong Pemerintah Tambah Kuota FLPP 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan, total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit.

Jumlah itu mendekati 50 persen dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166 ribu unit.

Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.

Dengan tren realisasi sekitar 20 ribu-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang.

Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengingatkan, tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini.

“Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” tegas Joko dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP dan DPD REI se-Indonesia, di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga : PB HMI MPO Dorong Pemerintah Sikat Mafia Judol

Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni-Desember 2024 saja, estimasinya mencapai 65 ribu hingga 70 ribu unit.

Menurut Joko, melihat besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat, maka akselerasi realisasi rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi tahun 2023 sebanyak 229 ribu unit.

Disebutkan, DPP REI pada 14 Mei lalu sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250 ribu atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.

“Dalam surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP jika kurang,” jelasnya.

Selain itu, DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN.

Juga, berkoordinasi dengan asosiasi usaha, termasuk asosiasi pengembang lainnya.

Joko menegaskan, pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Seharusnya, kata dia, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166 ribu unit pada tahun ini.

Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang notabene melanjutkan kebijakan dan program pemerintah saat ini, termasuk di sektor perumahan.

Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang.

Baca juga : Pegiat Lingkungan Dorong Pemerintah Aktif Sosialisasikan Bahaya Hoaks di Pilkada

Sebab, tutur Joko, masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250 ribu unit rumah bersubsidi saja, pemerintah sudah kesulitan.

Apalagi, kata Joko, saat ini tengah fokus menyelesaikan backlog yang besar. Satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP.

Lewat fasilitas inilah, lanjut Jokowi, negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal.

“Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.

Joko mengatakan, satgas ini dibentuk untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI.

Sebab, di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas, ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia.

Banyak anggota khawatir, mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.

Nah, Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Joko meminta anggota REI yang mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, untuk langsung melapor ke DPP REI.

“Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.

Baca juga : Qatar Airways, Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024

Satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP.

Apa kriterianya? Joko memaparkan, antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit.

Rakor DPP dan DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber.

Mereka yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).

Fitrah Nur mengungkapkan, Kementerian PUPR sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini.

“Tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu (untuk menambah kuota FLPP). Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” tuturnya.

Sementara itu, Saiful Islam menyebutkan, Kemenkeu sudah menindaklanjuti kebutuhan kuota FLPP. Namun, menurutnya, penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen.

Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR.

“Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.