RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,483 miliar untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 165 ribu guru madrasah non-ASN di seluruh Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sosial bagi tenaga pendidik madrasah.
“Ini bagian dari komitmen kami dan BPJS untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas,” terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, Di kutip laman Kemenag, Minggu (8/12).
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru madrasah jadi salah satu fokus Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Baca juga : Pemerintah Gencarkan Pendekatan One Health Untuk Tekan Resistensi Antimikroba
Hal ini ditegaskan Menag saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional, 25 November 2024.
Menag berharap upaya meningkatan kesejahteraan GTK Madrasah akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia menjelaskan, guru madrasah non ASN yang mendapat Jamsostek Non ASN di 34 provinsi adalah para guru madrasah yang terpilih berdasarkan 8 kriteria, di antaranya, berstatus sebagai guru RA dan Madrasah, bukan ASN dan bukan CASN pada Kementerian Agama atau instansi lain, dan berstatus aktif yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh satuan pendidikan, lembaga, yayasan, atau badan hukum lainnya.
“Kriteria lainnya adalag telah mengabdi paling singkat dua tahun di satuan pendidikan. Berusia paling tinggi 59 tahun. Kemudian tidak merangkap jabatan (pendidik adalah pendidik, tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya),” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo sebelumnya, mengatakan sinergi dengan Kemenag ini dalam rangka memastikan para guru dan tenaga kependidikan madrasah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca juga : Denny JA Hibahkan Dana Abadi Untuk Penghargaan Penulis
“Meski saat ini belum semua, tapi melalui momentum hari guru, akan semakin banyak yang terlindungi dan para guru menjadi sadar bahwa mereka juga memiliki risiko," ujar Anggoro.
Sejak tahun 2023 hingga November 2024, terdapat 388 ribu GTK Madrasah yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut, baru mencakup 60 persen dari keseluruhan GTK madrasah yang ada di Indonesia.
Total manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada Guru Madrasah secara nasional tercatat mencapai Rp. 10,67 miliar. Hal ini dapat diartikan bahwa risiko tersebut nyata dan negara telah hadir memberikan perlindungan.
Anggoro berharap, Kemenag dapat segera menerbitkan regulasi guna mengakselerasi perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh guru dan tenaga pengajar di lingkup Kemenag. Sehingga mereka bisa Kerja Keras Bebas Cemas sesuai dengan tagline BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga : KCIC Siapkan Antisipasi Kendala Eksternal Untuk Kelancaran Libur Nataru
"Diperlukan dukungan berupa kebijakan dan regulasi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi guru di Indonesia agar mereka dapat terus menjadi obor yang memberikan penerangan bagi setiap generasi penerus bangsa," kata Anggoro.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.