RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta aparat penegak bersikap tegas terhadap koruptor. Untuk pemberantasan korupsi yang efektif, Indonesia juga bisa meniru cara Pemerintah Finlandia.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Menko Polkam hadir ditemani Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua KPK Nawawi Pomolango adalah tuan rumah dalam kegiatan ini.
Dalam pidatonya, Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta aparat penegak hukum tidak ragu memberantas korupsi. “Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas dalam memberantas korupsi,” ucapnya.
Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang empat ini mengungkapkan, komitmen pemerintah di dalam memerangi korupsi tertuang di dalam Asta Cita misi ketujuh Presiden Prabowo. Misi tersebut mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Baca juga : Soal Masuk Golkar, Jokowi: Komunikasi Ada...
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan masyarakat. Jika korupsi bisa dihilangkan, dia yakin, ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan pesat. Sebab, anggaran negara dan uang investasi bisa digunakan lebih efektif, serta mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun para investor.
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah, Kemenko Polkam beserta Kejaksaan Agung (Kejagung), TNI-Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait, telah membentuk Desk Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
"Desk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat tata kelola Pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi antar penegak hukum maupun lembaga bisa berjalan lebih efektif," jelasnya.
Langkah terdekat yang akan dilakukan Pemerintah, lanjut Menko Polkam, adalah memperbaiki tata kelola melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi.
Untuk pemberantasan korupsi yang efektif, lanjut Menko Polkam, Indonesia bisa mencontoh strategi negara lain yang terbukti ampuh. “Kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Finlandia,” ucapnya.
Dia menerangkan, Finlandia menggunakan big data analitik di dalam mendeteksi pola korupsi yang sering digunakan. “Sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut," terangnya.
Baca juga : 2025 Tidak Impor Beras, Gula, Jagung & Garam
Selain itu, Menko Polkam mengingatkan perlunya percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi melalui Pemerintah Elektronik atau E-Government. Hal itu dinilai bisa jadi alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Cara itu mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Menko Polkam juga mendorong penerapan E-Budgeting dalam mengelola anggaran negara, baik APBN maupun APBD. "Sehingga pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi," jelasnya.
Menurutnya, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau E-Procurement perlu dimaksimalkan untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Ini diperlukan untuk memastikan proses tender lebih adil dan transparan," tekannya.
Menko Polkam menegaskan, sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan Pemerintah. Peringatan Hakordia 2024 diharapkan dapat memicu perbaikan sistem. Namun, dia mengingatkan, KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK butuh kerja sama dengan seluruh instrumen penegak hukum, Kementerian/Lembaga maupun masyarakat.
“Mari kita jadikan peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2024 ini sebagai momentum bagi KPK dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan, Asta Cita Presiden Prabowo tetap menjadi acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tema peringatan Hakordia tahun ini adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, yang mengandung ajakan kepada seluruh elemen bangsa dalam memperkuat komitmen dan fokus memberantas korupsi sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Rebutan Kursi Ketum PMI, JK Dan Agung Adu Kekuatan
"Peringatan Hakordia sekaligus sebagai sarana evaluasi capaian, identifikasi tantangan, dan penguatan komitmen pemberantasan korupsi yang tak hanya menjadi mandat KPK tetapi juga seluruh elemen masyarakat," ungkap Nawawi.
Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ini menyadari, berbagai peristiwa etik maupun hukum yang menimpa pimpinan KPK selama ini, membuat lembaga yang dipimpinnya mengalami penurunan kepercayaan publik.
Dia menegaskan, saat ini KPK fokus mendorong penguatan independensi dan integritas seluruh insan lembaga antirasuah. Nawawi berharap seluruh elemen bangsa mau memberikan dukungan kepada KPK agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. "Mari kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai tonggak perubahan untuk Indonesia yang bersih dan bermartabat," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.