RM.id Rakyat Merdeka - Film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang karya sutradara kawakan Garin Nugroho resmi tayang perdana di bioskop CGV Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Film yang dibintangi Della Dartyan ini menjadi refleksi kuat atas dampak sistemik korupsi dan kolusi antara pengusaha dan oknum pejabat terhadap rakyat kecil.
Pemutaran perdana ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono, serta Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.
Acara dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai pesan antikorupsi yang diangkat dalam film. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Garin Workshop, dan Padi Padi Creative.
Baca juga : Luncurkan Green Movement, Pertamina NRE Teguhkan Komitmen Keberlanjutan
Dalam narasinya, Nyanyi Sunyi Dalam Rantang menggambarkan bagaimana praktik kolusi merampas keadilan dari individu yang seharusnya dilindungi oleh sistem.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Stranas PK dan Garin Nugroho yang mengemas isu berat seperti korupsi dalam medium film yang kuat secara emosional dan menyentuh sisi kemanusiaan.
“Kami di Kantor Staf Presiden mengapresiasi karya luar biasa ini. Film ini bukan hanya menghibur, tetapi juga membuka mata kita semua terhadap bagaimana korupsi menyentuh kehidupan rakyat paling rentan,” ujar Timothy, dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Dikatakan Timothy, Film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang menjadi contoh bahwa pesan moral dan politik bisa disampaikan lewat pendekatan artistik yang kuat, membuka ruang diskusi publik, sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“KSP mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pendidikan antikorupsi dalam berbagai bentuk, termasuk lewat seni dan budaya,” terangnya
Timothy juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap agenda antikorupsi.
Hal itu tercermin dalam Asta Cita, khususnya butir ketujuh yang menekankan reformasi tata kelola pemerintahan.
Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang bertujuan mencegah kebocoran dan memastikan anggaran digunakan untuk program yang mensejahterakan rakyat.
Baca juga : Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan
"Beliau juga mendukung penuh RUU Perampasan Aset, sebagaimana disampaikan pada peringatan Hari Buruh lalu,” kata Timothy.
Selain memiliki komitmen yang kuat dalam antikorupsi, Presiden Prabowo juga bertekad untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
"Salah satunya yaitu, Pak Presiden memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan hakim,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.