BREAKING NEWS
 

Strategi Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepri melalui Pelatihan

Writer : Suryadi.kangboi
Editor : UJANG SUNDA
Kamis, 19 Juni 2025 22:44 WIB
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Plh Kadisnaker Kepri Jhon Barus. (Foto: Dok. Disnaker Kepri)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) secara resmi meluncurkan Program Pelatihan dan Pemagangan Tahun 2025, yang ditandai dengan kegiatan Kick Off dan penyerahan sertifikat akreditasi kepada sembilan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah memenuhi standar mutu nasional. Kegiatan ini berlangsung di Harmoni One Hotel Batam, Selasa (17/6/2025). Kegiatan dibuka langsung Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.

Program ini bukan sekadar agenda rutin pelatihan tenaga kerja, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis penguatan sumber daya manusia. Melalui pelatihan bersertifikasi di bidang maritim, teknik pengelasan, dan perhotelan, serta pemagangan langsung ke perusahaan-perusahaan besar seperti PT Bintan Resort Cakrawala, PT Sumitomo, dan Hotel Santika Batam, Pemprov Kepri mendorong transformasi ketenagakerjaan menjadi lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketenagakerjaan Penggerak Ekonomi Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri pada Februari 2025 tercatat menurun menjadi 6,89 persen. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperluas dampak ekonomi dari program pelatihan dan pemagangan. Dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan tersertifikasi, program ini mendukung peningkatan daya saing daerah, memperkuat iklim investasi, dan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Kepri menegaskan, pelatihan bukan hanya soal meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter kerja yang adaptif terhadap perubahan industri. Tenaga kerja Kepri harus agile, memiliki kemampuan teknis, soft skill, dan pemahaman budaya perusahaan.

Model Kolaboratif: Pemerintah, Dunia Usaha, dan LPK

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk anggota DPRD Kepri, BPJS Ketenagakerjaan, Politeknik Negeri Batam, Kadin, Apindo, serikat pekerja, serta perwakilan SMK dan perusahaan penyelenggara pelatihan. Ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang menjadi dasar dari program.

Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Jhon Barus, menyampaikan bahwa akreditasi LPK merupakan langkah penting untuk memastikan mutu pelatihan kerja. Akreditasi bukan hanya formalitas, tetapi bukti komitmen terhadap kualitas layanan pelatihan. Pihaknya ingin SDM Kepri tumbuh dari lembaga pelatihan yang profesional.

Dari data tahun lalu, sebanyak 90 persen peserta magang langsung direkrut oleh industri. Ini membuktikan efektivitas pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja.

Powered by Froala Editor

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense