BREAKING NEWS
 

Menko Pangan Zulkifli Hasan Paparkan Swasembada Pangan

Beras Surplus, Jagung-Telur-Gula Ditarget Bebas Impor Tahun Depan

Reporter : BAMBANG TRISMAWAN
Editor : RATNA SUSILOWATI
Kamis, 3 Juli 2025 08:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)

 Sebelumnya 
Apa keunggulan Koperasi Merah Putih ini dibandingkan skema distribusi pangan me­lalui cara lama, misalnya lewat Bulog, BUMDes, atau lainnya?

Yang paling membedakan adalah karakter keterpaduan dan kedekatan layanan Koperasi Merah Putih dengan masyarakat sampai ke tingkat desa. Kalau skema lama, posisi Bulog cen­derung di hilir dan kota besar. Sementara BUMDes sering belum punya sistem logistik dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengisi ruang itu dengan struktur yang menyentuh hulu, yaitu di desa, sekaligus menghubungkannya langsung dengan hilir di kota besar, dengan dukungan keber­pihakan penuh dari BUMN. Koperasi ini memangkas rantai distribusi menjadi sangat sing­kat. Dari petani ke koperasi, lalu langsung ke konsumen. Dampaknya terasa nyata. Harga jadi lebih murah, margin petani meningkat, dan disparitas harga di desa berkurang.

Selain itu, Koperasi Merah Putih punya izin lengkap se­hingga tak perlu repot mengurus izin lain. Kopdes juga didukung dana operasional, pelatihan manajemen, dan sistem penga­wasan terpadu. Ini menunjuk­kan komitmen agar koperasi ini benar-benar berfungsi sebagai pusat layanan pangan rakyat. Target kami adalah 80.000 koperasi aktif di seluruh desa. Dengan kekuatan ini menja­dikan Koperasi merah Putih sebagai instrumen yang paling realistis untuk membumikan ketahanan pangan secara nyata dan merata. Secara jumlah pun, Koperasi Merah Putih sudah lebih banyak dibanding BUMDes yang tercatat sekitar 65.941 per Juni 2024.

Jadi, apa saja keunggulan Koperasi Merah Putih?

Baca juga : Usul Bangun Kampung Haji, Prabowo Lobi Pangeran Saudi

Kalau dirangkum, ada be­berapa keunggulan Koperasi Merah Putih dalam distribusi pangan. Pertama, memangkas rantai distribusi, sehingga prak­tik tengkulak yang menggerogoti margin petani bisa diminimal­kan. Kedua, berfungsi sebagai agen resmi BUMN di level desa sebagai outlet resmi Bulog (be­ras SPHP), pupuk (PT Pupuk Indonesia), minyak goreng (PT ID Food), LPG (Pertamina), serta layanan logistik (PT Pos). Semua ini dikelola dengan kontrol inventori terintegrasi, sehingga harga lebih stabil dan kualitas terjamin. Ketiga, memi­liki jaringan distribusi yang luas sampai ke titik desa, menjangkau masyarakat yang selama ini sering kesulitan akses pangan.

Bagaimana memastikan ketahanan pangan bisa benar-benar menjamin pasokan aman hingga ke daerah 3T?

Ketahanan pangan itu bukan hanya soal produksi saja, tapi juga bagaimana akses distri­busi dan harga yang terjangkau. Pemerintah memastikan pangan tidak hanya tersedia secara nasional, tapi juga bisa sampai ke wilayah 3T (daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal). Per­tama, untuk menjaga keamanan pasokan dan stok pangan di daerah 3T, pemerintah mem­perkuat konektivitas logistik melalui tol laut, kapal perintis, dan subsidi ongkos angkut. Dalam hal ini, peran logistik sangat penting. Pemerintah melakukan perencanaan dan koordinasi agar rute distribusi efisien, moda transportasi tepat, serta pengelolaan gudang berja­lan baik. Kedua, pengadaan dan penyimpanan barang di daerah 3T diperhatikan dengan cermat, termasuk memilih pemasok yang andal dan mengelola stok secara efisien supaya kebutuhan selalu terpenuhi. Saat distribusi, pemerintah berupaya mengatasi tantangan geografis dan keter­batasan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, pengendalian biaya menjadi fokus agar harga ba­rang di daerah 3T tidak terlalu tinggi akibat ongkos angkut. Pengawasan kualitas juga di­lakukan agar barang sampai dalam kondisi baik. Tidak kalah penting, pemerintah menerap­kan sistem informasi terintegrasi untuk memantau dan melacak barang secara transparan dan akuntabel.

Baca juga : Bertemu 1 Jam, Luhut Dan Jokowi Kangen-kangenan

Apakah ada upaya menjaga disparitas harganya?

Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa upaya. Pertama, subsidi ongkos kirim diberikan ke daerah 3T agar harga pangan tetap terjang­kau. Kedua, pembangunan in­frastruktur seperti jalan, jem­batan, pelabuhan, dan ban­dara terus didorong agar akses semakin mudah. Selain itu, pengembangan logistik berbasis teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Pemerintah juga mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga terkait agar kerja sama berjalan optimal. Terakhir, pemerintah membantu pelaku usaha di dae­rah 3T meningkatkan daya saing mereka melalui modernisasi pertanian. Dengan langkah-langkah ini, kami optimis ke­tahanan pangan bisa terjaga dengan pasokan yang aman dan harga yang adil hingga ke seluruh pelosok negeri.

Pemerintah saat ini sedang menggencarkan ekonomi biru dan hijau. Bagaimana model ketahanan pangan yang mem­perhatikan prinsip keberlanju­tan dan kepedulian lingkungan diterapkan?

Model ketahanan pangan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kepedulian lingkungan, terutama yang terkait dengan ekonomi biru, bisa kita sebut sebagai “Pangan Biru”. Kenapa Pangan Biru? Karena pangan ini berasal dari hewan air, tumbuhan, dan alga yang ada di laut dan perairan. Dengan proyeksi populasi Indonesia yang akan mencapai 324 juta pada tahun 2045, tentu kebutuhan makanan bergizi juga meningkat. Pangan Biru menawarkan solusi yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan itu.

Baca juga : Setnov Tetap Harus Bayar Uang Pengganti 7 Juta Dolar

Pangan Biru ini kaya nutrisi. Dia menyediakan mikronutrien penting seperti protein, asam lemak omega-3, kalsium, dan zat besi, yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan manusia. Selain itu, Pangan Biru juga lebih ramah lingkungan, dengan jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan sum­ber makanan darat.

Namun, kita juga harus akui tantangan yang ada. Masalah malnutrisi dan stunting masih cukup tinggi di beberapa dae­rah, di mana satu dari lima anak masih terdampak. Untuk menga­tasi hal ini, Pangan Biru sudah mulai diintegrasikan ke dalam program gizi nasional, seperti program pemberian makan di sekolah dan bantuan sosial, ter­masuk Bantuan Pangan Non-Tu­nai (BPNT). Tujuannya agar ma­syarakat, terutama yang rentan, punya akses mudah ke Pangan Biru yang terjangkau dan ber­gizi. Selain itu, dalam praktik perikanan, kita juga fokus pada keberlanjutan. Misalnya, peri­kanan budidaya yang berkelan­jutan, konservasi laut, serta pengelolaan perikanan tangkap yang menjaga kelestarian eko­sistem laut sambil meningkatkan produktivitas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense