RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian PKP langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna menyusun draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Indonesia.
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani membahas rencana penyaluran KUR Perumahan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Hari ini, saya rapat bahas tentang draft Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan bersama BP Tapera. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama Menko Perekonomian dan Menkeu," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor BP Tapera di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Baca juga : Kebut Target Layanan Air Bersih, PAM Jaya Gandeng Bambang Pamungkas & Persija
Saat ini, imbuhnya, dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai draft Permen PKP tersebut. Pasalnya, draft tersebut masih dalam tahap pembahasan dan melibatkan sejumlah pihak terkait.
"Permen PKP akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tak jadi polemik," katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri Ara menyatakan siap melaksanakan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program 3 juta rumah membangun dan merenovasi rumah agar masyarakat bisa memiliki dan menghuni rumah layak huni untuk masyarakat.
Baca juga : Rakor Di Lapangan Banteng, Menteri Ara Ingin Permen KUR Perumahan Selesai Juli
Dengan dukungan dari Danantara yang akan mengalokasikan dana Rp130 triliun untuk KUR Perumahan, maka Kementerian PKP siap bekerja keras dan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam mensukseskan penyaluran KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia.
Selain itu, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kemenkum, BPKP dan BPK supaya tata kelolanya benar.
"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran Eselon I dan Staf Ahli dan Tenaga Ahli di Kementerian PKP yang telah bekerja keras dalam penyusunan draft dan meyakinkan Menko Perekonomian untuk KUR Perumahan. Saya juga minta agar Permen ini selesai bulan Juli bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Permen Menkeu," harapnya
Baca juga : Terima Kunjungan Menteri PKP, Airlangga Bahas Skema & Regulasi KUR Perumahan
Menteri dari Partai Gerindra ini juga telah mengusulkan sejumlah program dalam rapat kabinet untuk mendorong Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai angka 26 juta rumah lebih.
"Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500 ribu unit sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.