RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mendongkrak ekonomi daerah. Ia mengingatkan, pertumbuhan tak bisa hanya mengandalkan APBN, tapi juga harus ditopang APBD dan investasi swasta.
"Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Baca juga : PLN EPI Dorong Ekonomi Sirkular Lewat Budidaya Maggot
Dalam kesempatan ini, Tito dan Purbaya membahas sinkronisasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggerakkan dua mesin utama, yaitu sektor Pemerintah dan sektor swasta. Tito sepakat dengan arahan Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Pusat, melainkan juga harus ditopang peran Pemda dan sektor swasta.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.
Baca juga : Program MBG Membuat Santri Semangat Belajar
“Mesin Pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” papar mantan Kapolri itu.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat, belanja daerah justru melambat. Terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen) dibandingkan 2024.
Baca juga : Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan
Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1/2025. Akibatnya, dana Pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp 233,11 triliun, lebih tinggi dibanding Rp 192,57 triliun tahun lalu.
“Kami berharap Pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” pungkas Suahasil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.