Sebelumnya
Bagaimana perkembangan perdagangan dan kerja sama internasional?
Perdagangan Indonesia mencatatkan kinerja positif. Agustus 2025, neraca perdagangan surplus 5,49 miliar dolar AS. Surplus ini bahkan sudah terjadi selama 64 bulan berturut-turut. Selain itu, Indonesia juga baru menyelesaikan perjanjian perdagangan komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, yang secara substansi membuka akses pasar di 27 negara Eropa. Dalam kesepakatan ini, tarif bea masuk mendekati 0 persen untuk 97 persen pos tarif. Produk unggulan kita seperti kakao, karet, tekstil, garmen, minyak sawit, alas kaki, dan furnitur akan mendapat tarif 0 persen.
Targetnya, nilai perdagangan Indonesia–Uni Eropa bisa meningkat 2,5 kali lipat dalam empat tahun ke depan. Namun, perjanjian ini baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027, setelah proses ratifikasi di Parlemen Eropa selesai.
Prosesnya memang panjang dan menantang. Karena dokumen CEPA harus diterjemahkan ke dalam 24 bahasa resmi Uni Eropa. Wartawan pasti paham, satu kalimat bisa punya banyak tafsir. Apalagi kalau diterjemahkan ke 24 bahasa berbeda. Itulah yang membuat proses ratifikasi memakan waktu.
Selain dengan Eropa, Indonesia juga telah menuntaskan perjanjian perdagangan dengan Kanada, yang membuka akses strategis ke pasar Amerika Utara. Tak hanya itu, kerja sama juga diperluas ke kawasan Eurasia, meliputi Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan.
Baca juga : Mau Turunkan Pajak, Purbaya Kerek Daya Beli Rakyat
Mengenai negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat, perkembangan?
Terkait tarif era Trump, negosiasi prinsip antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah selesai. Tarif yang sebelumnya 32 persen kini berhasil ditekan menjadi 19 persen. Namun, masih ada pembahasan lanjutan terkait komoditas tertentu serta penyusunan aspek hukum (legal drafting) dari agreement on reciprocal tariff itu sendiri.
Selain itu, Indonesia juga aktif memperkuat kerja sama dengan negara-negara BRICS, yang kini menjadi poros kekuatan ekonomi global selatan, bersama China, India, Brazil, dan Indonesia. Negara-negara BRICS saat ini menguasai sekitar 60 persen ekonomi dunia, sehingga kemitraan ini sangat strategis bagi posisi Indonesia di panggung global. Kita juga mendorong penyelesaian kerja sama ASEAN Digital, yang diharapkan tuntas pada tahun 2026.
Terkait penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan, apa ada perbaikan?
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan terus menurun dan kini berada di level 8,47 persen. Terendah sepanjang sejarah Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2024 angka kemiskinan 9,03 persen. Dan pada 2022 sebesar 9,54 persen. Kemiskinan ekstrem juga berhasil ditekan dari 1,26 persen tahun lalu menjadi hanya 0,85 persen per Maret tahun ini. Ini menunjukkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif.
Baca juga : Prabowo, Salah Satu Penentu Dan Pencetak Sejarah Perdamaian Gaza
Penduduk yang bekerja kini mencapai 145,77 juta orang. Dari jumlah itu, 96,48 juta bekerja penuh, 37,62 juta bekerja paruh waktu, dan 11,67 juta setengah menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,76 persen, terendah sejak krisis 1998. Tahun lalu TPT masih di angka 4,82 persen, dengan jumlah pengangguran 7,28 juta orang, turun dari 7,99 juta orang pada Februari 2023.
Bagaimana mengenai perlindungan sosial dan stimulus ekonomi?
Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Tahun ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dinikmati oleh 3,46 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan total stimulus anggaran mencapai Rp 61 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial dan dukungan ekonomi, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, stimulus transportasi, subsidi upah, diskon listrik, serta jaminan kehilangan pekerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi khusus untuk masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebesar Rp 479 miliar. Rinciannya, terdiri dari Rp 185 miliar untuk Pelni dan ASDP, serta Rp 294 miliar untuk subsidi tiket pesawat agar mobilitas masyarakat tetap terjangkau.
Selain itu, pemerintah tengah mendorong pelaksanaan paket ekonomi 845. Untuk program jangka pendek (paket 8), salah satunya adalah program magang nasional. Dari 20 ribu kuota awal, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 200 ribu orang dan diikuti sebanyak 1.700 perusahaan.
Baca juga : Andhyka Mutaqqin: Harus Berdasarkan Kajian, Bukan Tuntutan
Melihat antusiasme tinggi, pemerintah akan membuka batch kedua pada November dengan kuota tambahan 80 ribu peserta, sehingga total tahun ini mencapai 100 ribu peserta magang. Program ini juga terbuka bagi lulusan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, dengan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
Untuk sektor riil dan penciptaan lapangan pekerjaan, program apa saja yang sedang dijalankan Pemerintah?
Pemerintah terus mendorong tumbuhnya sektor riil yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, yang menargetkan penyerapan 270 ribu tenaga kerja hingga tahun depan. Selain itu, pembangunan armada kapal nelayan modern diproyeksi menciptakan 600 ribu lapangan kerja dalam tiga tahun ke depan.
Dari sisi pariwisata, pemerintah menargetkan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dari 1213 juta menjadi lebih dari 15 juta dalam waktu dekat. Kenaikan ini diharapkan memberi multiplier effect pada ekonomi daerah dan UMKM lokal.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.