RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) bersama 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah-Mitra Praja Utama (FKD-MPU) bersepakat memperkuat kolaborasi lintas wilayah di sektor pariwisata.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat gabungan dan diskusi bertema “Inovasi dan Optimalisasi Pengelolaan Sektor Pariwisata” di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar, Bali, pada 20–21 Oktober 2025.
Forum ini melahirkan komitmen bersama untuk menjadikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas nasional hingga tahun 2029.
Langkah konkret disiapkan melalui penyusunan rencana aksi bersama yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Asisten Deputi Management Strategis Kementerian Pariwisata, Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan pariwisata Indonesia telah dirumuskan secara strategis hingga 2045.
Namun, fokus utama pemerintah kini tertuju pada pencapaian target 2025–2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Dalam RPJMN 2025–2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menjadi prioritas utama. Kita ingin sektor ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Dewi Hendriyani dalam sambutannya di Sanur, Selasa (21/10/2025).
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Perkuat Kolaborasi Aviasi Dorong Penggunaan SAF Nasional
Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata nasional.
Di antaranya, memperkuat tata kelola destinasi, membangun rantai pasok industri yang inklusif, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata.
“Peningkatan daya saing juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pariwisata hijau. Kita ingin wisata yang bukan hanya indah, tapi juga ramah lingkungan,” tambah Dewi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan wisata bahari yang mendukung ekonomi biru. Program ini menjadi bagian dari upaya transformasi menuju pariwisata berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
“Daerah harus berani berinovasi dan memperkuat promosi, baik melalui media sosial maupun program kreatif lainnya. Sasaran kita adalah wisatawan dengan daya beli tinggi agar dampak ekonominya terasa langsung di masyarakat,” tutur Dewi Hendriyani.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Hailul Khairi, mengatakan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antarprovinsi di berbagai sektor.
Ada enam agenda utama yang dibahas, yakni ketahanan pangan, pariwisata, pelayanan kesejahteraan sosial, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kebencanaan, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keamanan.
Baca juga : MODENA Food Hub Berkolaborasi Wujudkan Akses Pangan Berkelanjutan
“Seluruh daerah sepakat menindaklanjuti kerja sama yang selama ini belum maksimal di lapangan, terutama di bidang pariwisata. Ini menjadi momentum konkretisasi hasil perjanjian kerja sama antarprovinsi,” jelas Hailul.
Ia menyebut, 10 provinsi yang tergabung dalam forum tersebut adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Setiap daerah diminta menyiapkan rencana aksi tahunan agar sinergi antarprovinsi berjalan efektif dan terencana.
“Penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas wilayah dan memastikan implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.
Selain sektor pariwisata, kerja sama ini juga mencakup bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ketahanan pangan, serta kebencanaan. Hailul menekankan pentingnya peran Bali sebagai pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam mengelola pariwisata internasional.
“Bali sudah diakui dunia sebagai destinasi unggulan. Kami mendorong provinsi lain menjalin kolaborasi dengan Bali agar ikut terdorong memajukan pariwisata daerahnya,” kata Hailul.
Ia mencontohkan bentuk kerja sama lintas daerah yang sudah berjalan dalam penanganan bencana di Bali baru-baru ini. Saat banjir melanda Pulau Dewata, provinsi lain langsung bergerak memberi bantuan.
“Ketika Bali dilanda banjir, dalam dua hari semua tertangani berkat kolaborasi. Jawa Timur, misalnya, mengirim kendaraan penyedot banjir. Ini contoh nyata kerja sama lintas provinsi yang akan terus kita kuatkan,” ungkapnya.
Baca juga : Korlantas Dorong Organisasi Modern, Anggota Diminta Hindari Flexing
Hailul menambahkan, ke depan FKD-MPU akan terus mendorong kolaborasi yang lebih konkret di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya agar potensi daerah bisa berkembang merata dan saling menguatkan.
“Kita ingin setiap provinsi punya daya saing pariwisata sendiri, tapi juga saling menopang. Ini kunci membangun Indonesia yang maju lewat pariwisata,” tutupnya.
Kolaborasi lintas provinsi ini diharapkan mempercepat transformasi pariwisata nasional menjadi lebih inklusif, hijau, dan berdaya saing global.
Pemerintah menargetkan, pada 2029 sektor ini mampu memberi kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.