RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil asal Jayapura, Papua, beserta bayi dalam kandungannya, setelah diduga ditolak empat rumah sakit.
Tito menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan.
"Ya, saya melapor pada beliau. Salah satu arahan Presiden adalah untuk segera melakukan audit dan perbaikan. Begitu menerima informasi, saya langsung berkomunikasi dengan Gubernur Papua Pak Matius Fakhiri agar segera turun menemui keluarga korban dan memberikan bantuan," kata Mendagri Tito usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/11/2024).
Menurut Tito, audit yang diperintahkan Presiden mencakup seluruh unsur terkait. Mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan di level provinsi, kabupaten/kota, hingga fasilitas kesehatan swasta.
Baca juga : Berduka Atas Wafatnya Ibu Hamil-Bayinya Di Papua
Ia memastikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendagri sudah mengirimkan tim khusus ke Jayapura. Selain mengevaluasi pelayanan, Kemendagri juga akan meninjau aspek regulasi yang mengatur tata kelola layanan kesehatan.
"Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui masalahnya di mana. Semua rumah sakit yang terkait dikumpulkan, termasuk pejabat-pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Menkes dan saya sudah berkoordinasi, dan hari ini tim Kemenkes serta Kemendagri berangkat ke Jayapura untuk melakukan audit," jelasnya.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan turut menurunkan tim untuk melakukan audit teknis layanan medis untuk mengidentifikasi penyebab peristiwa tragis tersebut.
Tito menegaskan pesan Presiden Prabowo seluruh pihak harus bergerak cepat menemukan akar persoalan.
Baca juga : Mendagri Imbau Daerah Siaga Potensi Bencana
"Menkes mengirimkan tim khusus untuk audit teknis layanan kesehatan. Kita tidak ingin ini terulang lagi. Tadi pesan Presiden jelas: segera lakukan audit, temukan pokok masalahnya, dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, tata kelolanya, SDM-nya, atau aturannya. Malam ini semua tim berangkat ke sana," tegasnya.
Sebelumnya, Kemenkes turut berbelasungkawa dan menyayangkan insiden ini. Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk investigasi bersama Dinas Kesehatan setempat.
"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk RS yang diduga menolak pasien," tulis keterangan Kemenkes.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa RS tidak boleh menolak pasien. RS harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding masalah administrasi.
Baca juga : Sistem Error, 500 Pasien Terima Surat Kematian Dari Rumah Sakit
"Penolakan pasien oleh RS merupakan pelanggaran UU Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana," tulisnya lagi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.