RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, penguatan collaborative governance antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adaptif dan inklusif.
Ia menjelaskan bahwa perubahan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat, mulai dari digitalisasi, otomatisasi, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform, menuntut pemerintah untuk merespons dengan lebih presisi dan terpadu.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan sangat bergantung pada kemampuan pusat dan daerah untuk bekerja secara sinergis dan saling melengkapi.
"Kebijakan memang dirumuskan di pusat, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh eksekusinya di daerah. Karena itu, kita harus meninggalkan pendekatan top-down dan beralih pada model kolaboratif yang menempatkan semua pihak sebagai mitra setara,” ujar Afriansyah Noor saat menutup Sarasehan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Baca juga : Atdikbud KBRI Manila Perkuat Kolaborasi Pendidikan-Budaya dengan STIE Mahardhika
Afriansyah juga mengapresiasi berbagai praktik baik yang telah berkembang di sejumlah daerah, seperti penguatan BLK berbasis link and match, inovasi digital dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta optimalisasi peran forum tripartit daerah.
Menurutnya, berbagai inovasi tersebut membuktikan bahwa kolaborasi pusat–daerah mampu menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan industri setempat.
Menutup arahannya, Afriansyah kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan nasional.
"Kita bekerja bersama, bertanggung jawab bersama, dan maju bersama untuk ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan,” ucapnya.
Baca juga : CoP Kemnaker-JICA Kolaborasi Perkuat Inovasi Pengantar Kerja
Sebelumnya, saat membuka Sarasehan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Senin (24/11/2025), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan berorientasi digital.
Ia menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya sebatas upah, tetapi juga mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
“Saya ingin serikat pekerja dan manajemen industri bekerja sama membangun sistem berbasis kompetensi, keterampilan, dan teknologi digital,” kata Yassierli.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan sektor untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
Baca juga : Rehabilitasi Kasus ASDP, Perlu Reformasi KPK Dan Lembaga Peradilan
“Kebijakan ketenagakerjaan harus lincah, adil, dan sesuai kebutuhan nyata para pelaku hubungan industrial,” tuturnya.
Ia berharap, sarasehan ini menghasilkan langkah-langkah nyata yang selaras antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah.
“Setiap kebijakan harus memberikan manfaat langsung bagi pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.