RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoordinasikan penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah mendukung pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Di bawah koordinasi Mendagri, pemerintah berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah dengan total nilai mencapai sekitar Rp 48 miliar. Sejumlah daerah merespons cepat SE tersebut dengan menyalurkan dukungan anggaran dan logistik untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
Dukungan anggaran antara lain berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 7 miliar, Jawa Barat Rp 7 miliar, Sulawesi Selatan Rp 4 miliar, Jawa Timur Rp 5 miliar, Sulawesi Utara Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp 1 miliar, dan Jawa Tengah Rp 1,3 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut memberikan bantuan sebesar Rp 1,5 miliar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp 2,6 miliar. Dukungan serupa juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 3 miliar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
Baca juga : Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Di Aceh Dan Sumut
Sejumlah daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu juga turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas nasional tersebut.
“Total bantuan dari pemerintah daerah mencapai sekitar Rp 43 miliar,” kata Mendagri.
Jumlah tersebut kemudian diperkuat dengan kontribusi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak dengan membawa bantuan senilai sekitar Rp 5 miliar.
“Dengan demikian, total bantuan antardaerah yang berhasil dihimpun mencapai kurang lebih Rp 48 miliar,” jelas Mendagri.
Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan tersebut berhasil memperkuat kohesivitas antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu wilayah terdampak bencana. Ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan.
Baca juga : Seskab Teddy Luruskan Isu Miring Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera
Menurut Iwan, penderitaan masyarakat akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi dasar kuat bagi Mendagri Tito Karnavian untuk menyerukan bantuan lintas daerah. Koordinasi tersebut dinilai krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia bergerak cepat membantu wilayah terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatera, dibutuhkan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri,” tambahnya.
Salurkan BTT Rp 268 Miliar, Percepat Pemulihan
Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna mendukung penanganan bencana.
Menurut Mendagri, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada tiga provinsi terdampak masing-masing sebesar Rp20 miliar serta kepada 52 kabupaten/kota dengan alokasi Rp4 miliar per daerah, sehingga total nilai penyaluran mencapai Rp268 miliar.
Dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai arahan pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
“Atas penyaluran anggaran ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sangat cepat dalam mendukung penanganan bencana,” ujar Mendagri.
Baca juga : Ara: Segera Dibangun 2.603 Rumah Untuk Korban Bencana Sumatera
Tak hanya dukungan anggaran dan logistik, Kementerian Dalam Negeri juga menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025.
“Kami membentuk tim Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lain yang hilang akibat bencana. Seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya,” tegas Mendagri.
Mendagri menegaskan pemerintah akan terus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.