Sebelumnya
Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today.
Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya. Namun dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia pun tidak kebal terhadap realitas ini.
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan.
Baca juga : Pengamat: Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera hingga Pencegahan
Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh: dengan angka pertumbuhan yang berada di di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi.
Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan juga menopang peran aktif Indonesia yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan peran tersebut, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri. Disinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial.
Untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS. Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti di Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang.
Dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini. Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati 3 perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union. Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda.
Baca juga : Marc Marquez Comeback, Sinyal Kuat Persaingan Sengit MotoGP 2026
Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko ketidakpastian atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional. Termasuk, seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS.
Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia, melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business. Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.
Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah dan lebih efisien bagi para calon investor. Yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tentunya, kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat.
Baca juga : Pemprov DKI Targetkan Pembangunan Sistem Tata Air Fatmawati Kelar Desember 2026
Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai strategic enabler dan dalam melakukan de-bottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Sehingga dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah, dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Pada saat yang sama, diplomasi dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Guna menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra. Dimana saat ini, keberhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil dan menyusui mulai menjadi referensi. Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program Makan Bergizi Gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia.
Dalam membangun ketahanan nasional, pemenuhan energi juga merupakan sebuah kebutuhan strategis. Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi dari pihak-pihak eksternal harus kita hindari. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkanswasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau.
Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.