RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Namun, target besar tersebut menyimpan peluang sekaligus risiko, terutama terkait bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Sesmendukbangga/Sestama BKKBN), Budi Setiyono, dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Indonesia bertekad menjadi negara maju pada ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Bangsa kita menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi,” ujar Budi.
Menurutnya, tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan adalah bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif.
Budi mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 284,44 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 68,95 persen berada pada usia produktif (15–64 tahun), sementara 31,05 persen termasuk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperkirakan sebesar 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.
Baca juga : Penuh Haru, Siswa Cerita Uang Jajan Kini Bisa Ditabung Berkat MBG
Sejalan dengan kondisi tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai kerangka strategis nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga pilar ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Manfaatkan Supaya Tidak Jadi Masalah
Secara teoritis, lanjut Budi, bonus demografi dapat menjadi mesin percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa dukungan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi masalah sosial.
“Jika kapasitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja tidak siap, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana sosial,” tegasnya.
Ia menyoroti masih tingginya dominasi sektor informal di Indonesia. Sekitar 59 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal, sementara hanya 41 persen yang berada di sektor formal dengan perlindungan sosial memadai. Kondisi ini memberi tekanan pada keselamatan kerja, penghasilan layak, serta kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja
Dalam konteks tersebut, Budi menekankan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan bila tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, dan keahlian teknis menjadi kunci peningkatan produktivitas.
Baca juga : Tak Hanya Di Sumatera, Banjir Terjadi Di Mana-mana...
“Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligence) agar ada keseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan mereka, termasuk ketenagakerjaan. Jangan sampai penduduk banyak tetapi menganggur,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang selaras dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik. Menurutnya, isu kependudukan harus menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan daerah agar investasi manusia tidak sekadar angka, tetapi benar-benar melahirkan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global,” kata Budi.
Kemiskinan Turun, Tapi Masih Jadi Persoalan
Terkait kemiskinan, Budi mengakui tren nasional menunjukkan perbaikan. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Namun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terluar.
Ia juga mengingatkan potensi risiko jika bonus demografi tidak dikelola secara terpadu, mulai dari krisis tenaga kerja berketerampilan rendah, membengkaknya beban sosial, meningkatnya ketimpangan wilayah, hingga tekanan fiskal akibat penuaan penduduk.
Baca juga : Banyak Jalur Sudah Terbuka, 19 Daerah Di Sumatera Tetapkan Transisi Darurat
“Tanpa kebijakan terpadu yang kuat, bonus demografi bukan lagi bonus, tetapi bisa menjadi bencana demografi,” tegas Budi.
Untuk itu, dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada 2026 difokuskan melalui DAK nonfisik dan skema pendanaan lain yang selaras dengan kebijakan nasional. Alokasi DAK nonfisik 2026 tercatat sebesar Rp 1,99 triliun, turun 38 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 3,23 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat Program Bangga Kencana, termasuk pencegahan dan penurunan stunting.
Budi menegaskan pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) merupakan fondasi utama kualitas generasi masa depan. Target nasional penurunan stunting pada 2026 ditetapkan sebesar 18,8 persen, yang menuntut penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta intervensi berbasis komunitas.
Ia juga mengingatkan bahwa bonus demografi tidak bersifat permanen. Tren penuaan penduduk terus meningkat, dengan proporsi lanjut usia kini mencapai sekitar 11–12 persen dan diperkirakan terus bertambah. Kondisi ini menuntut kesiapan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, dan skema pensiun yang berkelanjutan.
“Agenda daerah adalah agenda bangsa. Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati hanya jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” pungkas Budi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.