RM.id Rakyat Merdeka - Ratusan bupati dari berbagai penjuru Nusantara menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/1/2026) malam.
Tak sekadar agenda tahunan, forum ini menjadi panggung daerah menyuarakan kegelisahan atas menguatnya kebijakan sentralistik, sekaligus menegaskan tuntutan reorientasi hubungan pusat–daerah demi menjaga roh otonomi.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, dalam sambutannya menyampaikan kegelisahan kolektif para kepala daerah terkait masa depan otonomi daerah.
Ia menyoroti adanya tren “sentralisasi terselubung” yang menguat dalam satu dekade terakhir. Menurut Bursah, yang juga Bupati Lahat, kabupaten merupakan pilar utama pelayanan publik dan fondasi kebangsaan.
“Tanpa kabupaten yang kuat, bangunan kebangsaan Indonesia akan rapuh. Spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru memberi marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi yang berlaku saat ini,” ujar Bursah.
Ia menegaskan, penarikan kewenangan ke pusat—terutama dalam pengelolaan fiskal—berpotensi memicu persoalan sosial dan politik di masa depan.
Baca juga : Basarnas Sisir Lokasi Terakhir Pesawat ATR, Masyarakat Diminta Tak Sebar Hoaks
Bursah juga mengkritik instrumen fiskal nasional yang dinilai kerap tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan.
“Kita melihat dana likuiditas ratusan triliun rupiah digelontorkan ke sektor perbankan, tetapi dampaknya minim bagi daya beli di daerah. Pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih akseleratif jika dana tersebut didistribusikan langsung ke daerah,” katanya.
Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata persoalan angka dalam APBN, melainkan penghormatan terhadap kedaulatan daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.
Ia mengingatkan, tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas, visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan semata.
Sinergi Korporasi dan Transformasi Digital
Di tengah tuntutan penguatan otonomi, Rakernas XVII Apkasi juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan mitra strategis.
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir menawarkan sinergi program, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Baca juga : Jawab Tantangan Kerja Anak Muda, PDIP Gagas Balai Kreasi UMKM
Tak hanya sektor perkebunan, BPDP juga mendorong kerja sama di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk penanganan stunting serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan UMKM kabupaten melalui tindak lanjut kerja sama dengan Apkasi.
Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah peluncuran Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru berbasis teknologi.
Dorong Inovasi Daerah
Dalam rangka peringatan 25 tahun Apkasi, organisasi ini meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku tersebut merangkum berbagai inovasi daerah di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Buku ini menjawab stigma bahwa daerah hanya bisa meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak kabupaten justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” kata Bursah.
Transisi Ekonomi dan Kolaborasi
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya transisi ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara bertahap dikurangi melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga : Agrinas Jaladri Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatera
“Jangan terus bergantung pada ekonomi ekstraktif. Tambang bisa habis, hutan bisa gundul. Masa depan ada pada kualitas SDM dan pengembangan ekonomi hijau serta biru,” ujar Gubernur Kalimantan Timur itu.
Rudy menegaskan peran pemerintah provinsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan nasional, bukan sebagai penghambat birokrasi.
Spirit Batam dan Kepedulian Sosial
Sebagai tuan rumah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak para bupati menjadikan Rakernas ini sebagai momentum memperkuat sinergi.
Ia juga memperkenalkan potensi Batam di sektor pariwisata bahari dan kuliner sebagai contoh pengembangan ekonomi jasa daerah.
Menutup rangkaian pembukaan, Apkasi menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di Batam.
Bantuan tersebut diserahkan bersama oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran pengurus Apkasi—menegaskan bahwa tujuan akhir perjuangan otonomi daerah tetap bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.