RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kecepatan transformasi digital di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tidak bisa diukur semata dari adopsi teknologi canggih atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurut Meutya, ukuran paling penting justru terletak pada sejauh mana manfaat teknologi tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam sesi diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026, di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Ia menilai, pertanyaan utama yang harus dijawab bukan sekadar apakah ASEAN bergerak cepat, melainkan cepat untuk siapa dan ke arah mana transformasi digital tersebut diarahkan.
Meutya menyoroti narasi kecepatan digital yang kerap terjebak pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan besaran nilai ekonomi digital, sementara aspek pemerataan sering kali terpinggirkan. Padahal, tantangan terbesar bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah memastikan teknologi dapat diakses oleh ratusan juta penduduk di kawasan.
Baca juga : Prabowo di WEF 2026 Davos: Tak Ada Iklim Investasi Tanpa Penegakan Hukum
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Menurutnya, inklusivitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesiapan digital suatu kawasan. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur digital tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan peningkatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.
Meutya juga menekankan bahwa bonus demografi yang dimiliki Asia hanya akan menjadi keuntungan nyata jika disertai dengan keterampilan yang memadai.
Baca juga : Menkomdigi: Integrasi Digital Dongkrak Daya Saing ASEAN
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan bahwa ASEAN saat ini tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai upaya mempercepat perkembangan ekonomi digital di kawasan.
Kerangka tersebut, kata Meutya, tidak dirancang sekadar sebagai perjanjian dagang, melainkan sebagai semacam “sistem operasi” yang memperkuat konektivitas dan interoperabilitas antarnegara anggota.
Baca juga : Hadir di WEF 2026, CEO BRI Beberkan Tantangan Utama Pembiayaan Berkelanjutan
Salah satu contoh konkret dari interoperabilitas tersebut adalah keberhasilan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini sudah dapat digunakan lintas negara, seperti di Thailand dan Malaysia.
Di sisi lain, Meutya menilai posisi netral ASEAN menjadi kekuatan strategis yang membuka akses luas terhadap teknologi dan investasi global. “Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.