RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai merealisasikan upaya penguatan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemanfaatan beras hasil produksi dalam negeri kini ditetapkan sebagai agenda prioritas untuk menopang ekosistem ekonomi haji nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan pada beras impor dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jaenal Effendi dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian yang digelar di Jakarta.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan jemaah haji harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan lintas kementerian serta lembaga terkait.
"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun sejalan serta rantai pasok pangan haji semakin kokoh,” ujar Jaenal Effendi di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Baca juga : Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Indonesia-Inggris Teken Kerja Sama EGP Di London
Berdasarkan perhitungan Ditjen PE2HU, total kebutuhan beras untuk melayani 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai 3.913 ton. Proyeksi tersebut dihitung dengan asumsi konsumsi 150 gram beras per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Dalam rapat tersebut, Ditjen PE2HU bersama para pemangku kepentingan menyepakati komitmen bersama untuk mengoptimalkan penggunaan beras produksi nasional. Perum Bulog akan melakukan perhitungan kebutuhan total sekaligus menyiapkan pasokan beras sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.
Sementara Kementerian Pertanian, akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi. Selain itu, rapat juga membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari regulasi dan perizinan ekspor hingga tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Saudi.
Saat ini, harga beras premium dari beberapa negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan fasilitasi agar produk nasional mampu bersaing dan diterima sebagai konsumsi jemaah haji.
Baca juga : Gugun Gumilar Bahas Kerja Sama Pendidikan dengan Ketua Parlemen Korea
Jaenal Effendi menilai, kondisi swasembada beras yang tengah dicapai Indonesia menjadi momentum strategis. Selama ini, harga menjadi kendala utama dalam penggunaan beras lokal.
Namun, melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis beras nasional dapat memiliki daya saing yang lebih kuat.
Hal senada disampaikan Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut. Dia menyebut, langkah kolaboratif ini sebagai upaya membangun legacy baru penyelenggaraan haji.
"Melalui sinergi ini, kami berupaya menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di dalam negeri," jelas Tri.
Baca juga : Triv Perkuat Ekosistem Aset Digital Yang Sehat dan Berkelanjutan
Dengan perencanaan yang dilakukan sejak awal, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat mengonsumsi nasi dari beras hasil produksi petani nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.