RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh hanya bergantung pada satu hingga tiga pemasok bahan baku pangan.
Menurut dia, SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar dapur.
“Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga supplier saja. Apalagi supplier itu hanya sekadar perpanjangan tangan mitra SPPG,” kata Nanik dalam rapat koordinasi bersama Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Surabaya dan Sidoarjo di Surabaya, Jawa Timur.
Penegasan itu disampaikan usai rapat Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan MBG bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur di Kantor Gubernur Jatim.
Baca juga : Mitra SPPG Tak Boleh Lepas Tangan, Tapi Dilarang Intervensi Menu MBG
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam forum tersebut dibahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan program MBG.
Nanik mengutip Pasal 38 ayat (1) Perpres tersebut yang menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, serta BUMDesa.
Berdasarkan aturan itu, setiap SPPG diwajibkan menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan guna memastikan tidak terjadi monopoli serta memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Baca juga : Presiden Prabowo: MUI Tidak Pernah Absen Di Saat Negara Sulit
“SPPG harus menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai, semakin banyak pemasok lokal yang dilibatkan, semakin besar pula perputaran ekonomi di sekitar dapur MBG sehingga program tersebut tidak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi daerah.
Menanggapi laporan adanya SPPG yang masih bergantung pada satu hingga tiga pemasok yang didominasi mitra tertentu, Nanik langsung memerintahkan koordinator wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk melakukan pengecekan lapangan.
“Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah supplier yang digunakan. Tidak boleh terjadi monopoli oleh mitra atau yayasan,” tegasnya.
Baca juga : Pastikan BBM–LPG Aman, Bahlil: Negara Tak Boleh Absen Saat Rakyat Butuh Energi
Ia meminta laporan jumlah pemasok diterima dalam waktu satu minggu. Selanjutnya, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN akan menindak mitra SPPG yang terbukti mendominasi pasokan bahan pangan.
“Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya satu sampai tiga mitra, akan saya suspend,” kata Nanik.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.