RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat mitigasi dan pemantauan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Crisis monitoring dilakukan secara intensif, disertai penyiapan sejumlah skenario kontingensi.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, Pemerintah telah mengaktifkan manajemen krisis sejak awal eskalasi konflik. Namun, langkah tersebut kini diperkuat melalui pemantauan harian bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh perwakilan RI di kawasan terdampak.
“Negara tidak menunggu situasi memburuk,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka, Selasa (3/3/2026).
Baca juga : Terkait Proyek Pengadaan, KPK OTT Bupati Pekalongan
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, KP2MI telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim ini bertugas melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real time terhadap ribuan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak. Termasuk wilayah yang sempat mengalami serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer.
Selain itu, pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui untuk mendukung langkah mitigasi cepat bagi pekerja migran di sekitar titik rawan.
“Kementerian telah memperkuat kanal pengaduan untuk mengantisipasi laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan upah, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan repatriasi,” katanya.
Baca juga : Serahkan SK Pengurus DPD, PAN Jambi Minta Kader Bermanfaat Bagi Rakyat
Mukhtarudin menambahkan, KP2MI juga berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan para perwakilan RI di Teheran, Riyadh, Doha dan Abu Dhabi guna menyelaraskan data serta menyiapkan rencana kontingensi.
Simulasi evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah disiapkan sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi lanjutan.
“Kami juga menyiapkan berbagai skenario. Termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan. Semua langkah disusun berbasis informasi faktual, koordinasi diplomatik dan prinsip kehati-hatian,” ucapnya.
Baca juga : Prabowo Simak Desakan MUI Soal Posisi RI Di BoP
Selain penguatan mitigasi, KP2MI memperketat pengawasan untuk mencegah penempatan nonprosedural yang berpotensi memanfaatkan situasi krisis. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli siber serta penguatan literasi digital guna mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.