RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmennya memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan bersih, transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel di lingkungan kementerian.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, setiap proses pengadaan wajib dilakukan melalui mekanisme kompetisi yang adil sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak perlu lobi khusus, tidak perlu mendekati siapa pun untuk menjadi pemenang dalam pengadaan barang dan jasa. Silakan berkompetisi dengan baik,” tegas Saifullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Baca juga : Mantan Dirut Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara
Aturan tersebut, menurut dia, mengamanahkan proses pengadaan agar berprinsip keterbukaan, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas.
Sejalan dengan itu, Kemensos berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara hati-hati, tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku.
“Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara prudent, hati-hati, tetapi juga tepat waktu, melalui tahapan yang telah ditetapkan,” katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan para pelaku usaha dan mitra yang ingin mengikuti proses pengadaan di Kemensos, agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemenangan secara instan.
Menurutnya, seluruh proses akan terus dijaga agar berjalan sehat dan sesuai aturan.
Baca juga : Jaga Stabilitas Pangan Di Tengah Gejolak Global
“Saya meminta kepada seluruh pengusaha dan mitra, jangan mudah percaya. Selalu ikuti informasi yang resmi,” ingatnya.
Selain itu, Gus Ipul meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengawal proses pengadaan dengan sungguh-sungguh dan tegas. KPA diharapkan dapat menjadi kompas moral bagi kelompok kerja (Pokja) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pengadaan.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengatakan, Kemensos tidak akan melakukan intervensi dalam proses pemilihan mitra. Bahkan, pihaknya siap menjadi yang pertama melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan.
“Kita ingin Kemensos hemat, layanan hebat dan bebas korupsi,” tutupnya.
Terpisah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setya Budi Arijanta mengakui, praktik negosiasi di luar sistem masih menjadi celah penyimpangan yang kerap ditemukan, termasuk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Baca juga : ASN Diminta Gowes, Naik Angkot & Becak
Dia menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses pengadaan di kementerian dan lembaga.
Diharapkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus memperkuat peran Katalog elektronik sebagai instrumen strategis untuk mendorong pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Dalam sistem tersebut, LKPP juga membentuk tim patroli harga untuk memastikan kewajaran harga produk.
“Produk dengan harga tidak wajar dapat diturunkan dari sistem. Kami juga mengajak masyarakat dan semua pihak untuk ikut mengawal agar tidak terjadi penyimpangan,” tandasnya. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 10 April 2026 dengan judul "Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kemensos Gus Ipul Pastikan Bersih Dan Bebas Praktik KKN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.