BREAKING NEWS
 

Datangi Titik-titik Keramaian

Kemensos Jaring Anak Jalanan Jadi Siswa Sekolah Rakyat

Reporter : OSPI DARMA
Editor : ABDUL SHOMAD
Senin, 27 April 2026 20:51 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau simulasi Sekolah Rakyat, di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) menyisir dan menjaring anak-anak terlantar atau putus sekolah di sepanjang kawasan pasar hingga perempatan jalan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anak-anak jalanan itu akan direkrut untuk kembali mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

"Kami mencari anak-anak usia sekolah yang seharusnya belajar, namun justru mengamen atau bekerja membantu orang tuanya," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Tim Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial, akan terus mendatangi titik-titik keramaian untuk mencari anak usia sekolah yang justru menghabiskan waktu dengan mengamen atau bekerja. Petugas juga mendatangi rumah keluarga prasejahtera yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Hingga saat ini, Kemensos telah menjangkau 77 anak yang memenuhi kriteria calon siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 29 anak di antaranya ditemukan saat beraktivitas di jalanan. Saat ini, puluhan anak tersebut tengah menjalani verifikasi data agar dapat mulai bersekolah pada tahun ajaran baru, pertengahan Juli mendatang.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pemerintah telah menyiapkan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset gedung instansi pemerintah. Fasilitas ini telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sepuluh titik ini bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa. 

"Kami bekerja sama dengan LAN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, BNN, hingga memanfaatkan Tagana Center di Hambalang," ujarnya 

Baca juga : Atalia: Rekrutmen Anak Jalanan ke Sekolah Rakyat Harus Berbasis Perlindungan

Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan model pengentasan kemiskinan terpadu yang menyasar keluarga di desil 1-4 DTSEN. Program ini mengintegrasikan berbagai kebijakan unggulan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, hingga Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa.

Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya memberikan sejumlah catatan soal langkah Pemerintah yang proaktif menjangkau langsung anak jalanan menjadi calon peserta didik Sekolah Rakyat. Dia mengatakan, langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata.

"Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” katanya, di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Politisi Partai Golkar itu menyinggung jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Merujuk kepada data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mencatat ada ratusan ribu ATS yang terkonsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan.

Adsense

"Anak-anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan ekonomi, sosial, hingga perlindungan," ujarnya. 

Atalia menyampaikan empat saran jika Kemensos ingin menjemput bola dan menjaring anak jalanan ke Sekolah Rakyat. Pertama, integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat dengan adanya standar operasional yang jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data.

Baca juga : Ditinggal Orang Tua, Pendidikan Rafika Terselamatkan Berkat Sekolah Rakyat

Kedua, banyak anak jalanan barus bekerja bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga. Atalia mengingatkan soal intervensi yang menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan. 

Ketiga, jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial. Keempat, perlu ada kolaborasi lintas sektor yang diperluas untuk penanganan anak jalanan. Sebab, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi perlu ada sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik," tandas Atalia.

Di media sosial X, warganet mendukung upaya Pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak jalanan. Meski begitu, langkah tersebut perlu dilakukan secara komprehensif agar anak-anak yang disekolahkan tersebut tidak kembali lagi ke jalanan.

Akun @hendrowijoyo1 menuturkan, banyak anak dari keluarga miskin yang tidak berani bermimpi untuk sekolah tinggi-tinggi. “Mereka ini seringkali dihadapkan pada kesimpulan buntu "sekolah sampai SMA saja deh" atau "putus sekolah saja". Banyak yang ingin langsung kerja demi bisa makan untuk sehari-hari, daripada terus bersekolah,” ujarnya.

Akun @dee__1209 berharap program Kemensos ini juga menjadi bagian dari upaya membenahi masalah pendidikan nasional. “Banyak anak putus sekolah di jalanan, di saat yang sama banyak gedung sekolah terbengkalai karena kekurangan siswa, banyak lulusan keguruan yang tidak kunjung dapat pekerjaan. Masalah tersebut bisa berkurang jika Pemerintah terus berbenah,” ujarnya.

Baca juga : Dari Gerobak Tahu Bulat ke Ruang Kelas, Dai Temukan Harapan di Sekolah Rakyat

Akun @bulja27 menekankan, indikator keberhasilan Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan. “Anak-anak jalanan disekolahkan, tapi kalau si anak sudah lulus lalu balik ke jalan karena rumahnya masih neraka dan jalanan masih jadi pilihan, maka program ini bukan pemutus rantai kemiskinan. Ini cuma memindahkan anak dari jalanan ke bangku sekolah sementara waktu,” sindirnya.

Sementara, akun @her_fnu mendorong Pemerintah mengoptimalkan sejumlah terobosan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. “Kan tidak harus semuanya sekolah formal. Ada pendidikan alternatif juga. Pemerintah juga bisa mendukung sekolah-sekolah komunitas yang keberadaannya banyak dan selama ini lumayan membantu. Anak jalanan perlu penanganan lain yang komprehensif bukan hanya dipaksa sekolah,” sarannya.

Akun @cutievee3223 menilai, masalah pendidikan nasional perlu dibenahi secara serentak, bukan satu satu. “Pendidikan itu bukan soal siswa saja, tapi juga guru dan infrastruktur sekolah. Cita cita ingin jadi negara maju eh anak bangsanya masih banyak yang gak bisa sekolah, gaji guru kecil, dan gedung sekolah banyak rusak hingga mau roboh,” sebutnya.

Akun @koiiiskoii menimpali, banyaknya anak yang putus sekolah harusnya dapat diatasi dengan penyerapan lulusan keguruan. “Kebutuhan guru per tahun mencapai 20.000 sedangkan lulusan guru per tahun bisa 490.000, sementara di Indonesia masih banyak anak yang gak sekolah dan putus sekolah. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan sekaligus,” cuitnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense