MPSI: Penguatan Literasi Bagian Penting Ketahanan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi operasi pelemahan Pemerintahan melalui perang opini, jaringan organisasi masyarakat sipil, hingga infiltrasi narasi di ruang publik digital.

Menurut Noor, dalam dinamika geopolitik global saat ini, upaya pergantian rezim atau regime change tidak selalu dilakukan melalui intervensi militer terbuka, tetapi sering memanfaatkan strategi perang asimetris yang menggabungkan tekanan opini publik, mobilisasi jaringan sipil, serta operasi psikologis di ruang informasi.

"Dalam banyak kasus internasional, delegitimasi pemerintah sering dimulai dari kampanye opini yang sistematis, manipulasi narasi kebijakan, hingga mobilisasi jaringan masyarakat sipil yang tampak organik," kata Noor Azhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3/2026).

Dia menjelaskan, berbagai studi geopolitik internasional juga mencatat pola serupa dalam dinamika politik di sejumlah negara. Salah satunya pernah disoroti oleh media internasional The Sunday Guardian, yang menulis tentang pola operasi regime change melalui jaringan pendanaan global, think tank, serta organisasi non pemerintah (NGO).

Baca juga : Iran Konfirmasi Gugurnya Kepala Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani

Dalam diskursus global, kata Noor, jaringan filantropi kerap disebut sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pendanaan berbagai gerakan masyarakat sipil di sejumlah negara.

"Di berbagai negara, pola ini sering muncul melalui pendanaan NGO yang kemudian mendorong kampanye kebijakan, membangun framing media, dan mempengaruhi persepsi publik terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa," ujarnya.

Noor menilai fenomena tersebut perlu dibaca secara objektif agar kritik terhadap Pemerintah tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik eksternal.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini juga menghadapi dinamika opini publik yang sangat intens, terutama terkait sejumlah kebijakan strategis seperti hilirisasi industri, kebijakan geopolitik luar negeri, hingga program sosial Pemerintah," jelasnya.

Baca juga : Ekonom Puji Diplomasi Menteri Bahlil Untuk Ketahanan Energi Nasional

Menurut Noor, di era media digital dan platform podcast yang memiliki audiens luas, perang opini menjadi semakin efektif karena narasi dapat disebarkan secara cepat dan masif kepada masyarakat.

"Ruang digital membuat distribusi narasi politik jauh lebih cepat. Karena itu, publik perlu lebih kritis dalam membaca berbagai kampanye opini yang beredar," katanya.

Ia menekankan bahwa ketahanan nasional di era modern tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan informasi dan literasi publik.

"Indonesia harus tetap menjaga ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi pada saat yang sama negara dan masyarakat juga perlu memiliki kewaspadaan terhadap kemungkinan manipulasi informasi yang bisa merusak stabilitas nasional," kata Noor.

Baca juga : KPK: Jelang Lebaran Penindakan Tetap Jalan

Menurut dia, peningkatan literasi publik dan penguatan ketahanan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memecah belah atau mendelegitimasi institusi negara.

"Perang modern tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di ruang informasi. Karena itu, kewaspadaan publik dan penguatan literasi menjadi bagian penting dari pertahanan nasional," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.