RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut program revitalisasi sekolah membuat lingkungan belajar lebih nyaman. Pada saat yang sama, perputaran ekonomi di daerah ikut naik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di lingkungan satuan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) yang digelar di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Acara yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini bertema Revitalisasi Pendidikan: Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua. Acara diikuti para redaktur media nasional dan berlangsung santai serta interaktif.
Selain Tatang, hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto serta Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Prof. Unifah Rosyidi.
Menurut Tatang, dana yang dikucurkan melalui program revitalisasi langsung beredar di sekitar sekolah. Belanja material, upah tenaga kerja, hingga jasa pendukung banyak melibatkan pelaku usaha lokal.
Baca juga : Revitalisasi 38 Sekolah di Tulang Bawang Tuntas, 62 Sekolah Menyusul
“Belanja dilakukan di lingkungan sekitar. Ada tenaga kerja yang terserap, usaha lokal bergerak, dan ada efek lanjutan ke ekonomi daerah,” ujar Tatang.
Tatang menjelaskan, program revitalisasi menyasar berbagai satuan pendidikan. Termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Program ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana pendidikan agar layak, aman, dan nyaman. Fokusnya mencakup renovasi ruang kelas rusak, peningkatan sanitasi, serta penguatan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium. Program ini juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 150.000 ruang kelas rusak hingga 2029. Secara teknis, sekitar 30.000 hingga 40.000 sekolah akan direnovasi setiap tahun. Program ini juga disiapkan untuk mendukung kebijakan lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), agar peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan lebih merata.
Dari sisi capaian, jumlah sekolah penerima program meningkat signifikan. Untuk SMK, dari sekitar 900 unit bertambah menjadi sekitar 1.465 sekolah. Program juga mencakup pembangunan unit sekolah baru serta perbaikan fasilitas di berbagai daerah.
Hingga saat ini, hampir seluruh program telah terealisasi. Hanya satu lokasi yang mengalami keterlambatan akibat bencana di Aceh. Pelaksanaan program menggunakan skema swakelola. Sekolah mengelola langsung proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran.
Baca juga : Revitalisasi SD Negeri Sinuian Hadirkan Ruang Belajar Layak, Gerakkan Ekonomi
Menurut Tatang, pendekatan ini membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan fleksibel. Sejumlah sekolah bahkan mampu mengembangkan pembangunan melebihi target awal.
“Ada yang dari tiga ruang kelas bisa menjadi empat bahkan lima. Karena mereka tahu kebutuhan di lapangan,” katanya.
Sekolah juga dapat memanfaatkan sisa anggaran untuk perbaikan lain, seperti renovasi ringan, perbaikan sanitasi, hingga penataan lingkungan sekolah.
Selain efisiensi, skema ini mendorong rasa memiliki. Sekolah yang terlibat langsung cenderung lebih peduli dalam merawat fasilitas yang telah dibangun.
“Kalau dibangun sendiri, mereka akan lebih menjaga. Kerusakan kecil bisa cepat diperbaiki,” ujar Tatang.
Baca juga : Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pekerjaan Layak
Ia menambahkan, perbedaan kebutuhan anggaran juga terjadi antarjenis sekolah. SMK membutuhkan biaya lebih besar karena adanya ruang praktik dengan spesifikasi khusus. Sementara SLB memerlukan desain yang memastikan kenyamanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Distribusi program dilakukan merata dari Aceh hingga Papua, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan. Penentuan lokasi mengacu pada data perencanaan nasional yang telah diverifikasi pemerintah. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait akses material dan kondisi geografis di daerah pinggiran dan kepulauan.
Untuk 2026, pemerintah memprioritaskan penyelesaian revitalisasi di daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Setelah itu, program akan diperluas ke wilayah ertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Fokus awal kita daerah bencana. Setelah itu ke wilayah 3T,” ujar Tatang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.