RM.id Rakyat Merdeka - Program prioritas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus digenjot. Program dengan anggaran Rp8,5 triliun ini ditargetkan mampu merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni tahun ini.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengungkapkan, hingga 1 April 2026 realisasi bedah rumah baru mencapai 10.200 rumah dengan anggaran sekitar Rp204 miliar. Saat ini, provinsi dengan kuota BSPS paling terbanyak ada di Jawa Barat sebanyak 40 ribu unit.
Alokasi program dilakukan berbasis keadilan dengan minimal 200 rumah per Kabupaten/Kota. Sedangkan penambahan kuota ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti persentase kemiskinan, gini ratio serta jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Baca juga : Pramono Klaim Sudah Tambal 6.000 Titik Jalan Berlubang di Jakarta
Dari total 514 Kabupaten/Kota, lanjut Fitra, sebanyak 50 daerah dengan kondisi terburuk mendapat alokasi minimal 300 rumah. Sementara daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, NTT, NTB, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat memperoleh hingga 500 rumah per Kabupaten/Kota.
"Secara total, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi terbesar, sekitar 40 ribu unit, seiring jumlah penduduknya yang mencapai 51 juta jiwa," ujar Fitra dalam paparan kinerja di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia menambahkan, realisasi BSPS menunjukkan percepatan dibanding proyeksi awal. Per 1 April, realisasi dan proyeksi penyerapan mencapai Rp204,4 miliar, lebih tinggi dari target awal Rp163,8 miliar.
Baca juga : Gibran Furniture Tembus Pasar Internasional
Dari sisi penyerapan anggaran kementerian, hingga 1 Mei 2026 realisasi mencapai Rp640 miliar atau 6,21 persen dari pagu efektif. Pemerintah menargetkan serapan meningkat hingga 97,48 persen pada akhir Desember 2026.
Terkait aturan, Pemerintah membuka peluang bantuan bagi warga yang menempati lahan bukan milik sendiri, selama ada jaminan tertulis tidak akan digusur minimal 10 tahun setelah rumah diperbaiki.
Saat ini, Kementerian PKP juga tengah merevisi aturan BSPS, termasuk evaluasi terkait kepemilikan sertipikat tanah. Meski begitu, pelaksanaan program tetap mengacu pada aturan lama. "Kami optimistis target 400 ribu unit dapat tercapai tahun ini,” tegasnya.
Baca juga : Penjualan Sepeda Motor 2025 Tembus 6,41 Juta Unit, Naik 1,3 Persen
Selain itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 29 April 2026 tercatat mencapai Rp14,26 triliun atau 41,42 persen dari plafon, dengan total 68.209 debitur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.