RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman meminta, seluruh pihak tidak menyepelekan potensi keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga mendesak, dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan segera diperbaiki.
Hal tersebut dikatakan Dudung saat melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di kawasan Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
Dudung mengaku, menerima banyak informasi dari masyarakat dan media terkait masalah dalam pelaksanaan MBG. Termasuk banyaknya kasus keracunan.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Dudung.
Menurut Dudung, pelaksanaan MBG harus dikawal secara ketat agar program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan aman, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.
Baca juga : Purbaya Tak Akan Terapkan Pajak Baru
Dalam sidaknya, Dudung menemukan, sejumlah kondisi yang dinilai tidak memenuhi standar, seperti area dapur yang kotor, adanya belatung, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, hingga area penyimpanan bahan basah dan kering yang masih bercampur.
“KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujar Dudung.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan, sertifikasi dan verifikasi dapur tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar aman bagi penerima manfaat.
“Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegasnya.
Ia menilai, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, Dudung meminta, dapur yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.
Baca juga : Alhamdulillah, Beras Makin Melimpah
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” katanya.
KSP, lanjut Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.
Ia menekankan, program MBG tidak boleh sekadar mengejar target jumlah makanan yang tersaji, melainkan harus mengutamakan kualitas gizi dan keamanan pangan. “Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” katanya.
Dudung juga mengingatkan, anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga seluruh pihak yang terlibat, mulai dari yayasan, pengelola dapur, hingga pemerintah daerah harus menjaga kualitas pelaksanaan program. “Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar dia.
Selain itu, Dudung meminta, masyarakat dan perangkat wilayah ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Ia memastikan, KSP akan terus melakukan pengawasan, termasuk sidak ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Baca juga : Kelimpungan Lawan Iran, Trump Minta Bantuan Jinping
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap menu MBG. Mulai dari tekstur nasi hingga jenis makanan yang disukai siswa. “Memang nanti kami cek berapa orang yang tidak suka nasi, itu akan diganti dengan menu yang lain,” kata Dadan usai meresmikan SPPG di Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, SPPG nantinya akan menampung aspirasi siswa terkait kualitas makanan yang disajikan, termasuk tingkat kematangan nasi dan jenis beras yang digunakan. BGN juga akan memetakan preferensi siswa terhadap jenis beras tertentu agar penyajian makanan lebih sesuai dengan selera penerima manfaat.
“Berapa persen anak yang suka beras pera, biar pihak SPPG nanti tahu,” ujar Dadan.
Menurut dia, antusiasme siswa terhadap program MBG sejauh ini cukup tinggi. Bahkan, sejumlah siswa mulai terbiasa mengonsumsi sayuran setelah rutin menerima makanan dari program tersebut. Menurut Dadan, saat ini terdapat 28.390 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 62 juta penerima manfaat MBG.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.