RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai memperluas uji coba Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026. Sistem ini diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.
Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem tersebut memungkinkan masyarakat mendaftar bansos, memverifikasi kelayakan hingga mengajukan sanggahan data secara digital dan real-time.
Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengatakan, perluasan dilakukan setelah uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Saat itu, sekitar 350 ribu warga mendaftar melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program bantuan yang diuji mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Mulai Juni nanti, kita akan roll-out di 42 kabupaten/kota. Skalanya jauh lebih besar, 42 kali lipat dibanding Banyuwangi,” ujar Mira dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) bertema Digitalisasi Perlindungan Sosial di Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026). Acara tersebut digelar Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi. Hadir juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof Arief Anshory Yusuf dan Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika.
Menurut Mira, uji coba kali ini akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Wilayahnya tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia Timur.
Ia mengakui tantangan utama bukan hanya pertukaran data. Infrastruktur internet di sejumlah daerah juga masih menjadi pekerjaan rumah.
“Karena semuanya berbasis digital, tentu butuh kesiapan jaringan internet. Ada daerah yang infrastrukturnya sudah bagus, ada juga yang masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Baca juga : Perlinsos Digital Diperluas, DEN Optimis Penyaluran Bansos Makin Tepat Sasaran
Mira menambahkan, pelaksanaan perluasan dilakukan bertahap sesuai kesiapan daerah dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Daerah yang masuk agenda perluasan antara lain Kota Medan, Padang, Jambi, Palembang, Surabaya, Makassar, Balikpapan hingga Denpasar. Sementara wilayah kabupaten meliputi Bogor, Sumedang, Banyumas, Lombok Timur, Sleman hingga Manokwari.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshory Yusuf mengatakan, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kesalahan data penerima bansos yang selama ini masih tinggi.
Menurut dia, pemerintah selama ini menggunakan metode proxy means testing untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Metode tersebut tidak menghitung langsung pendapatan warga, melainkan memperkirakan kondisi ekonomi melalui kepemilikan aset, kondisi rumah hingga tingkat pendidikan.
“Tapi metode ini tidak sempurna,” kata Arief.
Ia mengungkapkan, tingkat kesalahan penyaluran bansos saat ini masih cukup tinggi. Bergantung jenis programnya, error bisa mencapai 20 sampai 40 persen.
Arief menjelaskan, terdapat dua jenis kesalahan utama dalam penyaluran bansos, yakni exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk daftar penerima. Sedangkan inclusion error adalah kondisi saat warga yang sebenarnya mampu malah menerima bansos.
“Angka exclusion error cukup parah, sekitar 70 persen. Artinya, masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapat bansos,” ujarnya.
Baca juga : Jaga Ketahanan Keluarga, Literasi Digital Penting Bagi Perempuan
Di sisi lain, inclusion error juga masih terjadi. Sekitar 40 persen masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru masuk daftar penerima.
Menurut Arief, persoalan itu terjadi karena data acuan belum sepenuhnya mutakhir dan masih ada kendala di proses penyaluran, termasuk akses layanan perbankan serta administrasi.
Karena itu, pemerintah mulai mengembangkan Perlinsos Digital. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Exclusion error akan berkurang karena orang yang merasa perlu pasti akan mendaftar,” ujarnya.
Arief menambahkan, pemerintah kini mulai mengintegrasikan sedikitnya delapan data administrasi lintas lembaga untuk memverifikasi penerima bansos. Mulai dari Dukcapil, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, data kendaraan Korlantas hingga data kepemilikan tanah dari ATR/BPN.
“Ini pertama kali dalam 80 tahun Indonesia merdeka, data-data itu bisa interoperable dan digunakan dalam satu basis,” katanya.
Ia mengakui target kesalahan nol persen hampir mustahil dicapai. Namun ia optimis digitalisasi mampu memangkas tingkat kesalahan bansos secara signifikan.
“Kalau error bisa berkurang dua kali lipat saja, menurut saya itu sudah berhasil,” katanya.
Baca juga : Satelit Nusantara Lima Perkuat Konektivitas Digital Hingga Daerah 3T
Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan, pemerintah menyiapkan puluhan ribu agen lokal untuk mendampingi warga saat registrasi. Agen tersebut berasal dari pendamping PKH, kader dasawisma hingga perangkat desa.
“Sudah ada puluhan ribu agen yang digalang oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” kata Rahmat.
Sekadar latar, Program Perlinsos Digital sebelumnya diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak September 2025 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). KPTDP merupakan gugus tugas lintas kementerian/lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik nasional.
Hasil uji coba di Banyuwangi dinilai cukup menggembirakan. Sebanyak 359.079 warga atau 55,6 persen populasi Banyuwangi sudah terdaftar dalam sistem tersebut. Sebanyak 4.087 agen lapangan juga diterjunkan membantu pendataan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah mengklaim sistem digital itu mampu memangkas proses pembaruan data bansos dari sebelumnya sekitar 200 hari menjadi hanya sekitar satu menit.
Tak cuma mempercepat birokrasi, sistem tersebut juga membuka ruang partisipasi warga melalui mekanisme sanggah. Tercatat lebih dari 9.000 warga aktif menyampaikan koreksi data penerima bansos.
Perlinsos Digital juga disebut mampu menekan biaya pengurusan bantuan sosial. Sebelumnya warga disebut bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 200 ribu untuk mengurus administrasi bansos. Kini proses tersebut diklaim nyaris tanpa biaya karena dilakukan secara digital. Untuk tahap awal, program difokuskan pada dua bantuan sosial utama, yakni PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.