BPD Bali Luncurkan KKI Online Perkuat Digitalisasi Belanja Pengadaan Pemda

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) secara resmi meluncurkan KKI Online Payment BPD Bali sebagai inovasi pembayaran digital dalam mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada belanja pengadaan.

Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kegiatan peluncuran dilaksanakan pada di Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (14/4/2026) lalu.

Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital.

KKI Online Payment BPD Bali memungkinkan proses pembayaran belanja pemerintah daerah dilakukan secara end-to'-end digital, terintegrasi dengan sistem pengadaan, serta meminimalkan proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah.

Baca juga : PERADI–IWAKUM Teken MoU, Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum dan Pers

Dibandingkan dengan implementasi KKI berbasis QRIS yang telah berjalan sebelumnya, KKI Online Payment menghadirkan keunggulan berupa kemampuan mengakomodasi transaksi hingga Rp200 juta per transaksi, sehingga lebih relevan untuk kebutuhan belanja pengadaan pemerintah daerah (Pemda) dengan nilai yang lebih besar.

Dalam implementasinya, BPD Bali berperan sebagai penerbit (issuer) sekaligus sebagai pengakuisisi (acquirer) sehingga transaksi dikategorikan sebagai on-us. .

Efisien Operasional dan Dampak bagi UMKM

Selain meningkatkan efisiensi biaya, implementasi KKI Online juga memberikan dampak langsung terhadap proses operasional.

Bagi bendahara pemerintah daerah, sistem ini mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan monitoring transaksi secara real-time.

Di sisi lain, bagi penyedia barang dan jasa, mekanisme ini memberikan keuntungan karena pembayaran dapat diterima lebih cepat, yaitu maksimum H+1 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/ jasa dilakukan, sehingga membantu menjaga arus kas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM.

Baca juga : Pemprov Jambi dan APHI Perkuat Kolaborasi, Kembangkan MUK & Cegah Karhutla

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital daerah, BPD Bali juga menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang memperoleh izin sebagai acquirer dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia, menegaskan posisinya sebagai pionir dalam implementasi sistem pembayaran berbasis KKI secara nasional.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah, menyampaikan, bahwa sesuai arahan Sekda Provinsi Bali, seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar I Wayan Serinah.

Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa, mengatakan, KKI dalam ekosistem digital ini menawarkan kendali yang lebih baik melalui virtual card, setiap pemegang kartu memiliki batasan dan kontrol yang jelas.

Selain itu dilengkapi dengan keamanan berlapis seperti PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus dari sistem Mbizmarket untuk memastikan transaksi tetap aman dan terpantau secara sistematis.

Baca juga : Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli Dharma Dewata, Perkuat Pengawasan WNA di Bali

Sementara itu, Kabid BPKAD Provinsi Bali, Ni Made Budi Setiawati  menyampaikan, meskipun terdapat tantangan psikologis dalam peralihan dari sistem tunai ke digital, seluruh pihak harus beradaptasi demi meningkatkan akuntabilitas, terutama karena KKI Online memungkinkan transaksi hingga Rp200 juta dalam satu kali proses tanpa perlu memecah transaksi.

Menurutnya, BPKAD Provinsi Bali akan melakukan pendampingan intensif untuk memastikan keamanan serta kenyamanan penggunaan sistem.

Sementara itu, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menyatakan, bahwa dengan peluncuran KKI Online Payment bersama BPD Bali, kanal pembayaran di Mbizmarket kini menjadi yang terlengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI dalam mendukung kebutuhan transaksi pengadaan pemerintah.

"Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui penguatan sistem pembayaran online agar seluruh proses transaksi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital, serta mendorong optimalisasi penggunaan KKI," ujar Ryn Hermawan dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, peluncuran KKI Online Payment ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah sekaligus memperkuat  sistem pengadaan dan pembayaran digital secara nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.