RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani. Kepastian itu disampaikan saat menghadiri Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah terus mengawal ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia. Saat ini, stok pupuk nasional mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
" Tahun ini insyaallah pupuk kita aman. Kita siapkan 9,8 juta ton, sebanyak 9,5 juta ton untuk tanaman padi dan sisanya untuk ikan. Saya diperintahkan Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani," ujar Zulhas.
Rembuk Tani tersebut dihadiri Anggota DPR Boyman Harun, tokoh masyarakat, kelompok tani, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani muda, serta peserta dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat.
Zulhas menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 secara nasional mencapai 9,84 juta ton. Sebanyak 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton. Pemerintah optimistis kebutuhan petani di berbagai daerah dapat terpenuhi sepanjang musim tanam.
Baca juga : BGN: Kabar Penghentian Dana SPPG Hoaks, Layanan Tetap Berjalan
Khusus di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.
Pemerintah juga terus mempercepat distribusi pupuk melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur yang selama ini dinilai menghambat penyaluran. Langkah tersebut diharapkan membuat pupuk lebih mudah diakses petani.
Selain pupuk bersubsidi, pemerintah memperluas program bantuan pupuk non-subsidi. Hingga Juni 2026, bantuan tersebut telah diterima lebih dari 4 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Zulhas menegaskan, konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional, termasuk Selat Hormuz, tidak memengaruhi pasokan pupuk bagi petani Indonesia.
"Pemerintah memastikan kondisi global saat ini tidak mengganggu ketersediaan pupuk untuk petani kita," katanya.
Di sisi harga, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil. Bahkan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.
Baca juga : Zulhas Yakin MBG Makin Tepat Sasaran
Selain menjaga ketersediaan pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Saat ini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp 6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas. Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani yang selama ini kerap menjual gabah di bawah biaya produksi.
Menurut Zulhas, kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif. Di sejumlah wilayah, harga gabah bahkan sudah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah.
Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah telah mencapai sekitar Rp 7.000 per kilogram.
"Jadi kita ingin mengubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan," tegasnya.
Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Aturan tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi menjadi nilai komersial.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Galon Guna Ulang AMDK Tetap Aman Digunakan
Melalui skema baru itu, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayar petani. Meski demikian, harga pupuk bersubsidi di tingkat petani dipastikan tidak berubah.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
Rembuk Tani digelar sebagai wadah dialog antara pemerintah dan petani. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan berbagai kebijakan pertanian berjalan efektif di lapangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.