RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi masyarakat, juga instrumen pemberdayaan ekonomi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan pendekatan ini, manfaat MBG diharapkan tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga masyarakat miskin yang terberdayakan dalam program tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pelaksanaan MBG idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam praktiknya, program ini juga harus selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
Baca juga : Soal Usulan Hak Angket Gubernur Kaltim, Demokrat Dan PAN Tak Beri Dukungan
Menurut Muhaimin, apabila MBG dapat terintegrasi dengan pelaksanaan Inpres tersebut, maka akan muncul dua dampak besar selain meningkatnya kualitas gizi masyarakat. Pertama, program ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat.
Kedua, terbentuknya ekosistem pemberdayaan masyarakat hingga tingkat mikro. Ekosistem tersebut diyakini dapat membuka ruang bagi masyarakat miskin untuk ikut terlibat dalam rantai ekonomi yang terbentuk dari pelaksanaan MBG.
“Otomatis Inpres 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah, dengan anggaran yang sangat bagus,” ujar Muhaimin dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).
Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu meyakini, besarnya anggaran yang beredar dalam program MBG pasti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Baca juga : PKB Beri Karpet Merah Kepada Generasi Muda
Manfaat tersebut dapat dirasakan pelaku usaha mikro, petani, peternak, nelayan, koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga berbagai usaha rakyat lainnya yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan program.
“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG,” ucapnya.
Cak Imin menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pengadaan bahan baku dari lingkungan sekitar.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Baca juga : Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 2027 Capai 6,5 Persen
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut dengan tata kelola yang tepat, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk MBG dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal. Kondisi ini juga dapat memberikan kepastian usaha bagi produsen pangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka,” ungkapnya.
Muhaimin juga menyebut dampak positif dari pelaksanaan MBG mulai terlihat di sejumlah daerah. Permintaan bahan pangan dari program tersebut dinilai mampu membantu menjaga stabilitas harga komoditas sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Minggu, 14 Juni 2026 dengan judul "Dongkrak Ekonomi Mikro MBG Bakal Jadi Mesin Pengentas Kemiskinan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.