Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 2027 Capai 6,5 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan memperkuat reformasi struktural. Target tersebut disiapkan sebagai pijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Optimisme itu muncul setelah perekonomian nasional mencatat pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I-2026. Hal ini ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, percepatan belanja Pemerintah, peningkatan investasi, serta pemulihan sektor manufaktur.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terukur, tapi tetap mendorong pertumbuhan.

“Strategi tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” ujar Airlangga saat peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) Report edisi Juni 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Airlangga mengatakan, dalam kerangka ekonomi 2026 Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen melalui penguatan sektor prioritas. Seperti pertanian, manufaktur, ekonomi digital dan energi. Didukung program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen transformasi ekonomi,” ujar Airlangga.

Baca juga : PKB Beri Karpet Merah Kepada Generasi Muda

Untuk mempercepat realisasi target tersebut, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi.

“Langkah-langkah awal yang cepat telah membuahkan hasil. Meliputi penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis,” kata Airlangga.

Selain memperkuat iklim investasi di dalam negeri, Pemerintah juga memperluas akses pasar melalui sejumlah perjanjian perdagangan, antara lain Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, Kanada, serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Pemerintah juga melanjutkan perundingan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta mempersiapkan Indonesia–United Kingdom CEPA sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan.

Airlangga menegaskan, stabilitas makroekonomi dan reformasi struktural menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Temuan laporan memperkuat pentingnya stabilitas makroekonomi di samping reformasi struktural. Kami berharap dapat melanjutkan kemitraan dalam mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” pungkasnya.

Baca juga : Bank Mandiri Terkoneksi Sistem Pembayaran China

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang telah disetujui DPR pada Kamis (11/6/2026), Pemerintah menetapkan inflasi pada rentang 1,5 persen–3,5 persen.

“Nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS. Sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,5 persen hingga 7,3 persen,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel (Rp 1.246.350 asumsi kurs Rp 17.805) hingga 95 dolar AS per barel (Rp 1.691.475).

Sementara, defisit anggaran dirancang pada kisaran 1,8 persen–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk memperkuat dampak terhadap sektor riil, belanja Pemerintah akan difokuskan pada delapan klaster prioritas. Yakni, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Baca juga : Petugas Sering Patroli, Parkir Liar Tetap Marak

Pemerintah juga memastikan program perlindungan sosial akan semakin tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial dan subsidi dapat langsung diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Purbaya. NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Minggu, 14 Juni 2026 dengan judul "Jaga Disiplin Fiskal Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 2027 Capai 6,5 Persen"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.