RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Papua.
Langkah ini penting dilakukan, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat di wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan perumahan di wilayah Papua masih menjadi tantangan besar. Hampir 30 persen masyarakat di Papua belum memiliki hunian yang layak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pendukung. Mulai dari penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga berbagai insentif fiskal guna menekan biaya pembangunan rumah.
Baca juga : Golkar Pastikan, Koalisi Pemerintah Baik-baik Saja
“Pada KUR, kebijakannya bunga sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp 2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp 240 juta,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).
Wakil Kepala Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menjelaskan, Pemerintah Pusat juga telah meminta seluruh Pemerintah Daerah di Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” pintanya.
Meski demikian, Tito mengingatkan upaya penyediaan rumah layak huni tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keterbatasan APBN dan APBD perlu disiasati melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Baca juga : PKB Jateng Ancang-ancang Hadapi Pertarungan Di 2029
Menurut dia, dunia usaha dapat berperan dalam penyediaan rumah layak melalui kebijakan korporasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Karena kalau dari Pemerintah saja yang membangun atau melakukan bedah rumah, tidak akan cukup dari APBN, apalagi APBD. Jadi, salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” kata Tito.
Ditegaskan, persoalan perumahan di Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral semata. Ketersediaan rumah yang aman dan layak merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Mantan Kapolri itu mengingatkan agar pembangunan kawasan perumahan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Baca juga : Himbara Didorong Perluas Pembiayaan Ke Masyarakat
Dia mendorong para pengembang menerapkan program penghijauan dengan menanam sedikitnya dua pohon untuk setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, juga membantu menjaga kondisi tanah serta kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program penghijauan ini akan memperkuat struktur tanah, serta menambah keasrian lingkungan. Selain itu, lingkungan juga akan menjadi lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Selasa, 23 Juni 2026 dengan judul "Sediakan Rumah, Pemerintah Gandeng Swasta 30 Persen Warga Di Papua Belum Punya Hunian Layak"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.