RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) terus memperkuat diplomasi ekonomi kreatif di tingkat internasional.
Salah satunya dilakukan dalam Dialog Tingkat Menteri pada Sidang Majelis Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO) di Jenewa, Swiss, Senin (6/7/2026) waktu setempat.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan komitmen Indonesia mendorong pembenahan tata kelola royalti di tingkat global melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Di hadapan delegasi dari 194 negara anggota WIPO, Supratman menjelaskan, proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti yang mulai dibahas dalam Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) sejak Desember 2025. Sidang itu bertujuan memperkuat ekosistem pengelolaan royalti internasional melalui tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.
Baca juga : Pasca Putusan MK 195/2026, Gerindra Belum Bahas RUU Pilkada
“Penerapan ketiga prinsip tersebut akan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat dan memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku industri kreatif,” ujar Supratman.
Menteri asal Partai Gerindra itu menegaskan, tata kelola royalti tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan distribusi hak ekonomi bagi pencipta musik.
Pemerintah juga mengangkat isu keberlanjutan karya jurnalistik, serta penggunaan konten dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Indonesia mengajak negara-negara anggota WIPO bersama-sama merefleksikan dimensi-dimensi baru dari diskursus yang sama. Selain musik ada keberlanjutan karya jurnalistik dan implikasi kecerdasan buatan (AI) terhadap atribusi serta remunerasi,” tutur Supratman.
Baca juga : Diputuskan DPP, Musda Golkar Sulsel Sabtu 18 Juli 2026
Menurutnya, Indonesia menyambut baik proses konsultasi yang tengah dilakukan UNESCO terkait rancangan Guidance on Fair Compensation for News. Proses tersebut saling melengkapi dengan dialog mengenai tata kelola royalti dan hak cipta yang tengah didorong Indonesia di WIPO.
“Inisiatif ini wujud langsung dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai inti kemandirian nasional kita,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada Oktober 2026. Forum tersebut akan mempertemukan negara-negara anggota WIPO untuk membahas penguatan tata kelola royalti lintas negara.
Berbagai usulan Indonesia mengenai tata kelola royalti selanjutnya akan kembali dibahas dalam Sidang SCCR ke-49 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Baca juga : OJK Ubah Dua Aturan SLIK, MBR Kini Lebih Mudah Mengakses KPR Subsidi
Sebelum mengikuti dialog tingkat menteri, Supratman juga menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang.
Dalam pertemuan itu, Tang mengapresiasi inisiatif Indonesia dan mendorong Pemerintah terus membangun komunikasi dengan seluruh negara anggota WIPO. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Rabu, 8 Juli 2026 dengan judul "Di Sidang WIPO RI Dorong Transparansi Royalti Global & Aturan AI"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.