RM.id Rakyat Merdeka - Agar ketergantungan impor minyak bisa dipangkas, Pemerintah menargetkan 1 Oktober 2026, biodiesel B50 mulai tersedia di semua SPBU seluruh Indonesia. “Dengan konversi ke B50, kita mampu memotong impor minyak hampir 250 ribu sampai 300 ribu barel per hari,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat membuka Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Bahlil menjelaskan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak dalam negeri atau lifting baru berada di kisaran 600 ribu hingga 615 ribu barel per hari.
Kesenjangan antara konsumsi dan produksi tersebut selama ini dipenuhi melalui impor sekitar 1 juta barel per hari.
Menurut dia, implementasi B50 berhasil menekan impor minyak menjadi sekitar 700 ribu hingga 750 ribu barel per hari. “Karena itu, perlahan-lahan kita geser ketergantungan dari energi fosil ke energi alternatif. Kemarin kita sudah meresmikan implementasi B50,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Dengan pencampuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan impor solar dapat ditekan secara signifikan sehingga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Baca juga : Bupati Lombok Barat TSK 3 Perkara Korupsi
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi B50 dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan sejak diberlakukan pada 1 Juli 2026.
“Target saya 1 Oktober sudah penuh B50 di semua titik SPBU,” ujar Eniya.
Menurut Eniya, masa transisi diperlukan agar badan usaha memiliki waktu menghabiskan stok B40 yang masih tersedia dan menyesuaikan proses pencampuran (blending) menuju B50. Setelah masa transisi berakhir, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Desember 2026 untuk memastikan implementasi program berjalan optimal.
“Kita lihat apakah prosesnya berjalan baik dan seluruh SPBU sudah bisa menerapkan B50 secara penuh,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar 57 persen SPBU di Indonesia telah menyalurkan B50. Pemerintah optimistis angka tersebut akan terus meningkat sehingga target implementasi penuh pada awal Oktober dapat tercapai.
Baca juga : Mansur: Maksimalkan Kuota Zonasi, Kurangi Kuota Prestasi
Secara terpisah, PT Pertamina Patra Niaga memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah menghentikan impor solar. Perusahaan juga menegaskan akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah terkait penyediaan pasokan maupun penyaluran B50.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan keputusan penghentian impor solar merupakan kebijakan pemerintah yang telah melalui berbagai pertimbangan. “Pertamina akan mengikuti dan mendukung program tersebut,” kata Roberth kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia menjelaskan B50 masuk kategori BBM bersubsidi. Sehingga mekanisme subsidinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“B50 merupakan BBM bersubsidi, maka subsidinya akan ditanggung oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur BBM bersubsidi,” jelasnya.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menilai, kebutuhan kelapa sawit untuk program B50 tidak akan mengganggu pasokan ekspor maupun kebutuhan domestik. Ia menjelaskan, ketika Indonesia masih menerapkan B35 pada 2024 dan meningkat menjadi B40 pada 2025, kebutuhan sawit untuk biodiesel bertambah sekitar 3–4 juta kiloliter.
Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Evaluasi Tidak Hanya Fokus Pada SPMB
Namun, pada periode yang sama, volume ekspor sawit juga meningkat sekitar 3–4 juta kiloliter. “Ini artinya kita tetap bisa menjaga semuanya. Ekspor tidak berkurang, sementara kebutuhan biodiesel juga tetap terpenuhi,” tegas Dida.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), untuk memastikan implementasi B50 berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dan keberlanjutan industri crude palm oil (CPO).
“Sejauh ini, dari sisi volume ternyata bisa memenuhi semua kebutuhan. Dari sisi anggaran juga, Alhamdulillah arus kas masih cukup,” ujarnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan kebijakan penghentian impor solar tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari impor energi. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.