RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terima Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Jumat (21/8/2026). Dalam pertemuan itu, Luhut memberikan banyak masukan kepada BGN. Salah satunya, meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) fokus ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pertemuan Luhut dan Sudaryono berlangsung di kantor DEN, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono didampingi jajaran pengurus BGN.
“Satu hal yang ingin saya garisbawahi, setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” pesan Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan.
Luhut juga menyampaikan hasil perbincangannya dengan Presiden Prabowo Subianto seusai pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, meski menjadi salah satu program unggulan pemerintah, MBG masih menghadapi tantangan besar.
Tantangan tersebut bukan hanya soal memperluas cakupan program. Namun, BGN harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan benar, konsisten, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Luhut juga meminta BGN melakukan refocusing pembangunan SPPG ke wilayah 3T. Pembangunan dapur MBG, kata dia, tidak boleh semata-mata mengikuti pertimbangan kemudahan bisnis atau lokasi yang mudah dijangkau.
Baca juga : Pemerintah Gaspol Jinakkan Karhutla
Sebab, negara harus hadir lebih dulu di wilayah yang paling sulit dan paling membutuhkan. Namun, penentuan lokasi SPPG tetap harus menggunakan data yang akurat. Di antaranya data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, hingga tantangan geografis di masing-masing wilayah.
“Sekitar 1.700 SPPG juga kini disiapkan berfokus di wilayah yang tingkat prevalensi stunting-nya tinggi. Seperti di Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” ungkap Luhut.
Luhut juga mengapresiasi langkah tegas Sudaryono yang baru sekitar tiga minggu menjabat Kepala BGN, tetapi telah menutup 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurut Luhut, ketegasan tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dan gizi anak-anak Indonesia terjaga sejak proses paling awal. DEN, lanjut Luhut, siap mendukung pembenahan tata kelola MBG. Dukungan akan dilakukan melalui pemberian rekomendasi serta penguatan digitalisasi sistem BGN.
Dengan sistem tersebut, seluruh rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG diharapkan dapat dipantau secara transparan dan aktual. “Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya, BGN telah melakukan penertiban SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 1.300 SPPG ditutup BGN dalam 3 pekan era kepemimpinan Sudaryono.
Baca juga : Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Unsoed Dicokok KPK
“Kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen,” tegas Sudaryono melalui keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Selain memperketat pengawasan, BGN juga menyiapkan optimalisasi pelaksanaan MBG pada 2027. Program tersebut akan didukung alokasi anggaran sekitar Rp 240 triliun dalam RAPBN 2027.
Optimalisasi akan dibarengi efisiensi anggaran, penataan pelaksanaan program, serta pemanfaatan data yang telah terhubung lintas kementerian dan lembaga. Saat ini, BGN telah mengintegrasikan data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Sejalan dengan arahan Luhut, BGN akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah 3T. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
Namun, pembukaan SPPG di wilayah tersebut masih menunggu aturan internal BGN. Regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar operasional agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi Nasional. Saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres gitu,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Baca juga : Trump Frustrasi Melawan Iran
Dengan regulasi tersebut, BGN diharapkan dapat menentukan pola pelaksanaan MBG yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pasalnya, kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan.
Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai, pendekatan dengan memprioritaskan wilayah 3T lebih realistis dibandingkan menjalankan MBG secara seragam di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur setiap daerah berbeda. Karena itu, kebijakan MBG perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Gumarang menilai, prioritas terhadap wilayah 3T juga penting agar anggaran MBG tidak terserap terlalu besar di daerah yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi dan akses pangan relatif lebih baik. “Tidak menggeneralisir MBG dijalankan di seluruh Indonesia harus berpijak pada klasifikasi status sosial masyarakat, bukan serampangan, karena berisiko pemborosan uang negara dan tidak tepat sasaran,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.