Dark/Light Mode

Respons PKB Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan

Segera, Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional!

Sabtu, 22 Agustus 2026 06:50 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. (Foto: Instagram/danieljohan_dj)
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. (Foto: Instagram/danieljohan_dj)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan menyusul kondisi karhutla yang kian parah dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan membeberkan kondisi terkini karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Dia mengatakan, karhutla di Tanah Borneo telah berdampak serius terhadap kesehatan, aktivitas sosial, hingga perekonomian warga. Bahkan, asap akibat kebakaran turut menghambat kegiatan belajar mengajar.

"Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel Johan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Anggota Komisi IV DPR ini menyarankan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti data titik panas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengatakan, salah satu tindak lanjutnya dengan pemadaman titik api di lapangan.

Baca juga : Ke Ajang Musda Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak Boyong Dukungan Bulat DPC

Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas di Kalimantan paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kemudian Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

"Setiap hotspot (titik api) dengan tingkat kepercayaan (verifikasi) tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan," tegasnya.

Daniel mengaku prihatin karena karhutla semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan, kondisi tersebut telah berdampak pada kegiatan pendidikan anak-anak. Dia mencontohkan, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak telah meliburkan aktivitas sekolah akibat kondisi kabut asap.

"Pemerintah sebaiknya mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri," sarannya.

Baca juga : Tawarkan Lebih Dari 100 Ribu Unit, Cicilan Mulai Dari Rp 1 Jutaan

Selain itu, menurut Daniel, tim gabungan perlu difokuskan pada titik-titik api, terutama di lahan gambut, untuk mencegah kebakaran meluas. Dia juga mengingatkan masyarakat yang turut membantu pemadaman karhutla agar melengkapi diri dengan alat pemadam api serta perlengkapan keselamatan yang memadai.

"Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan karhutla," ujarnya.

Terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan setiap pelanggaran yang menyebabkan karhutla di Kalimantan akan diproses secara hukum. Pemerintah juga terus mendalami penyebab setiap kejadian kebakaran.

"Apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian karhutla, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, Jumat (21/8/2026).

Baca juga : Indonesia Ajak Jerman Garap Energi Hijau Dan Semikonduktor

Ristianto mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka, maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Di tengah kondisi karhutla yang menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah, masyarakat juga perlu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Bagi yang sedang berkendara kurangi kecepatan, jaga jarak aman, serta menyalakan lampu ketika jarak pandang terbatas. Ketika kualitas udara memburuk, segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan," ujarnya.

Kemenhut juga mengaku telah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kabut asap di Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Pontianak, dan sejumlah wilayah lainnya. Dia memastikan setiap laporan yang diterimanya ditangani secara serius.

"Laporan yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi Pemerintah untuk mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, serta upaya perlindungan masyarakat di wilayah terdampak," tegas Ristianto. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.