RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah situasi darurat pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah tidak hanya bergerak memulihkan fasilitas umum dan membantu warga di pengungsian.
Administrasi kependudukan juga menjadi perhatian. Dokumen yang hilang atau rusak harus segera diganti agar warga tetap dapat mengakses berbagai layanan publik.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memimpin koordinasi gerakan tanggap darurat dengan pola jemput bola.
Ditjen Dukcapil tidak hanya mengerahkan personel, tetapi juga membawa perangkat pelayanan dan bahan habis pakai agar pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan langsung di lokasi terdampak.
Selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026, Teguh menurunkan enam tim pelayanan ke tujuh wilayah terdampak, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Langkah tersebut dilakukan atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang terganggu sekaligus mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa.
“Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya,” kata Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (24/8/2026) pagi.
Di Nagekeo, salah satu wilayah yang berada dekat dengan pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo.
Sementara di Kabupaten Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.
Pada Selasa (25/8/2026), tim dijadwalkan bergerak sejak pagi menuju sejumlah titik pelayanan. Dari Nagekeo, sebagian personel bergerak menuju Riung, Ngada, untuk melayani warga terdampak.
Kehadiran petugas di lokasi pengungsian dinilai penting karena dalam situasi bencana warga tidak selalu memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan.
Baca juga : Danamon Bali dan Nusra Salurkan Bantuan ke Masyarakat Terdampak Gempa NTT
Sebagian masih berada di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya harus menghadapi kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat.
Di wilayah ini, tim membawa satu set alat rekam KTP-el dan satu set alat cetak KTP-el untuk mendukung pelayanan jemput bola.
Setelah pelayanan, dukungan juga diberikan kepada pemerintah daerah berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan ibu kota Ruteng. Tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum.
Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa untuk mendukung pelayanan di wilayah terdampak. Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diserahkan kepada pemerintah daerah agar layanan tetap berjalan setelah tim pusat meninggalkan lokasi.
Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara.
Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan dukungan berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet kepada pemerintah daerah.
Dukcapil daerah menjadi mitra utama untuk memastikan pelayanan dapat berlangsung cepat. Tim pusat membantu memperkuat kapasitas yang sudah dimiliki daerah sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera ditangani.
Nagekeo dan Ngada dalam Satu Gerakan Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar.
Kedua wilayah mendapat dukungan lebih besar karena tim melayani dua kabupaten sekaligus. Sebanyak dua set alat rekam KTP-el dan dua set alat cetak KTP-el dibawa ke lapangan.
Baca juga : Mendikdasmen Salurkan Rp 860 Juta untuk Sekolah Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut dilengkapi empat outer blanko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet. Masing-masing kabupaten mendapatkan dukungan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan.
Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran pemerintah daerah. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran.
Pertemuan dengan kepala daerah menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan dalam situasi bencana tidak dapat berdiri sendiri.
Layanan harus terhubung dengan posko penanganan bencana, pemerintah kabupaten, serta perangkat Dukcapil di daerah.
Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari.
Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa ke Ende. Pemerintah daerah juga mendapatkan dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.
Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el disiapkan untuk melayani warga terdampak. Dukungan bahan pelayanan dengan jumlah yang sama juga diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, dukungan Ditjen Dukcapil tidak berhenti pada pelayanan langsung kepada warga. Ada upaya memastikan daerah tetap memiliki peralatan dan bahan untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri setelah tim pusat kembali.
BGempa besar yang mengguncang Flores menimbulkan dampak luas. Sejumlah kabupaten mengalami korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan warga ke lokasi pengungsian.
Manggarai menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbesar. Nagekeo menjadi wilayah penting karena berada di sekitar pusat gempa.
Baca juga : Mendagri Tito: Bantuan Presiden Rp 200 Miliar untuk Bencana NTT Cair
Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga menghadapi dampak kerusakan dan korban dengan tingkat yang berbeda.
Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan.
Sebab, ketika seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang ikut terancam bukan hanya selembar kartu atau kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif warga yang harus tetap dijaga.
Karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu mereka datang ke kantor.
“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” kata Teguh.
Ia menegaskan, jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus menjadi dukungan agar pemerintah daerah dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Gerakan jemput bola di Flores menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan.
Identitas warga juga harus dipulihkan karena dari identitas yang valid, warga dapat kembali mengakses berbagai layanan dan haknya sebagai warga negara.
Dukcapil hadir di tengah bencana untuk mendekatkan layanan, memulihkan identitas, dan memastikan warga tetap tercatat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.