Sebelumnya
Selain persoalan pangan, Zulhas juga menyoroti kesejahteraan nelayan. Zulhas melihat, nelayan masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan keberpihakan melalui penguatan ekosistem usaha.
“Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103 termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi bantuan sosial mereka tidak bisa makan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, tengah membangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Melalui ekosistem usaha yang lebih kuat, Pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan meningkat menjadi 120 pada 2027.
Baca juga : Politisi Gerindra Kawal Total Revisi UU Kadin
Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) turut menyinggung dana lingkungan hidup yang saat ini mencapai sekitar Rp 22 triliun. Dia mengatakan tengah melakukan pembenahan agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
“Tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua,” tegasnya.
Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program Pemerintah.
Baca juga : PAN Maluku Ajak Seluruh Kader Bersatu Bantu Rakyat
Salah satunya melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP). Menurut Zulhas, lembaga tersebut perlu terus diperkuat melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Seluruh program pembangunan, lanjutnya, harus memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kekayaan alam dan potensi besar Papua benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkas Zulhas. KPJ
Baca juga : Satgas PASTI Sikat 2 Platform Kripto Ilegal
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Jumat, 4 September 2026 dengan judul "Resmikan PAPEDA Summit 2026 Zulhas Buka Ruang Dialog Bangun Papua Berkelanjutan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.