RM.id Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengawasi sanitasi dan mencantumkan label pada setiap wadah makanan atau ompreng.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan setelah munculnya gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga ketepatan waktu makanan diterima dan dikonsumsi.
Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Kurnia Jaya Persada (UKJP) Palopo, Dr. Risma Haris, S.Si., M.Si. mengatakan, insiden keamanan pangan dalam program berskala besar tidak cukup hanya dilihat dari kandungan gizi makanan.
Menurut Risma, kondisi lingkungan produksi, kebersihan petugas, sanitasi dapur, hingga pengendalian distribusi harus menjadi bagian dari standar pelayanan SPPG.
"MBG harus kita lihat sebagai ekosistem kesehatan yang mencakup makanan, manusia, perilaku, sanitasi, dan lingkungan," kata Risma.
Dia mengatakan, pengendalian risiko perlu dilakukan sejak bahan pangan diterima hingga makanan sampai kepada penerima manfaat.
Pemeriksaan tersebut mencakup mutu air, sanitasi dapur, kebersihan tenaga pengolah, pengendalian suhu makanan, serta penyimpanan sampel pangan sebagai bagian dari prosedur operasional.
Baca juga : Tempe Padasuka, Dari Lokal hingga Pasar Global
Risma menilai, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga kemampuan penyelenggara memastikan makanan tetap aman hingga dikonsumsi.
Dia mendorong pengawasan berlapis dan evaluasi berkala di seluruh rantai pelayanan MBG. Edukasi mengenai kebersihan pribadi, kebiasaan mencuci tangan, dan pengelolaan limbah makanan juga perlu diberikan kepada tenaga pengolah, pengelola sekolah atau pesantren, serta penerima manfaat.
Penguatan sistem pencegahan tersebut sejalan dengan langkah BGN setelah mengevaluasi gangguan kesehatan yang terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada penerima manfaat dan keluarga yang terdampak.
BGN, kata dia, terus memantau kondisi penerima manfaat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pesantren, serta melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
Sebagai langkah korektif, BGN mewajibkan setiap wadah makanan atau ompreng mencantumkan label berisi waktu makanan selesai dimasak dan batas waktu aman untuk dikonsumsi.
"Mulai hari ini saya perintahkan, saya wajibkan setiap ompreng harus ada labelnya," kata Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, label tidak boleh hanya dipasang pada satu contoh wadah untuk mewakili ratusan porsi.
Baca juga : Pengamat: Sekolah Cukup Jadi Pengawas Akhir Program MBG
Kebijakan yang harus diterapkan adalah satu ompreng satu label, dengan informasi waktu yang diisi sesuai kondisi produksi sebenarnya.
Ketepatan informasi tersebut diperlukan karena makanan yang telah matang memiliki batas waktu aman untuk dikonsumsi.
Berdasarkan evaluasi BGN, keterlambatan distribusi dan konsumsi yang melebihi batas waktu menjadi salah satu faktor risiko yang harus dicegah.
Karena itu, SPPG diminta menyesuaikan waktu memasak dengan jadwal makan di sekolah atau pesantren.
Apabila makanan direncanakan dikonsumsi lebih siang, proses produksi juga harus disesuaikan agar jeda antara makanan matang dan dikonsumsi tidak terlalu panjang.
BGN turut meminta petugas distribusi memastikan makanan benar-benar diterima dan dikonsumsi sesuai batas waktu yang tercantum pada label.
Makanan yang telah melewati batas waktu tidak boleh dibagikan dan harus ditarik kembali oleh petugas.
Selain mewajibkan pemberian label, BGN menghentikan operasional SPPG terkait selama 30 hari untuk kepentingan evaluasi dan investigasi.
Pergantian kepala SPPG juga diusulkan sebagai bagian dari tindakan internal. Jika ditemukan kelalaian yang memenuhi unsur pidana, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Baca juga : Jangan Biarkan UMKM Dan Pemasok Lokal Jadi Penonton
Menurut Sudaryono, ketegasan tersebut diperlukan untuk melindungi penerima manfaat sekaligus menjaga pelaksanaan MBG secara keseluruhan.
Dia juga mengingatkan agar kinerja SPPG yang telah menjalankan standar dengan baik tidak terdampak oleh kelalaian yang terjadi di tempat lain.
Pengawasan sanitasi dan penerapan satu ompreng satu label menjadi dua lapisan pencegahan yang saling melengkapi.
Sanitasi menjaga keamanan makanan sejak tahap produksi, sedangkan label memberikan informasi penting agar sekolah, pesantren, dan petugas distribusi dapat memastikan makanan dikonsumsi dalam waktu yang aman.
Dengan pengawasan yang konsisten, informasi yang dapat ditelusuri, serta tindakan korektif terhadap pelanggaran, evaluasi atas kasus gangguan kesehatan dapat menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola MBG.
Langkah tersebut penting agar manfaat program tetap dirasakan masyarakat dengan standar keamanan pangan yang semakin baik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.