Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Gelar Apel, Kapolres Bogor Antisipasi Potensi Gesekan Suporter Persija-Persib
- Gempa M5,9 Guncang Kepulauan Seribu Jakarta, Getaran Terasa Hingga Mentawai
- BNPB Laporkan Karhutla Di 4 Daerah, 7,6 Hektare Lahan Terbakar
- Tutup KPPD IV, Gubernur Lemhannas: Kepala Daerah Perlu Berwawasan Global
- TNI Perkuat Penanganan Karhutla dan Bencana, Tuai Apresiasi di Medsos
Guru Besar UGM: MBG Investasi SDM, Pengawasan Pangan Diperkuat
Sabtu, 12 September 2026 09:47 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak semata menjadi pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Namun, keberlanjutan program tersebut membutuhkan tata kelola anggaran yang transparan dan pengawasan keamanan pangan yang konsisten.
Guru Besar Bidang Ekonomi pada Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Anggito Abimanyu menilai, MBG merupakan investasi bagi kualitas SDM.
“Ini investasi sifatnya, tidak spending, tapi invest,” ujar Anggito.
Menurut Anggito, fungsi dan tujuan pengeluaran MBG perlu dilihat secara utuh. Makanan bergizi yang diberikan kepada siswa, kata dia, berperan meningkatkan gizi dan kesehatan sehingga mendukung kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar.
“Makanan bergizi yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan gizi dan kesehatan supaya bisa berpikir jernih dan menjalankan proses belajar adalah fungsi penunjang pendidikan,” ujarnya.
Anggito merujuk pada pendekatan Classification of the Functions of Government (COFOG), yang mengenal layanan penunjang pendidikan.
Dengan pendekatan berbasis fungsi, pengeluaran pemerintah dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pendidikan, bukan semata-mata dari organisasi yang melaksanakannya.
Baca juga : BGN Coret 1.653 Sekolah Penerima Manfaat MBG
Meski demikian, Anggito mengingatkan, hanya belanja yang benar-benar berkaitan dengan pemberian makanan kepada siswa yang dapat dikategorikan sebagai fungsi penunjang pendidikan.
Tidak seluruh anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dipandang dengan cara yang sama.
Ia juga menilai tantangan utama bukan semata kemampuan negara memenuhi anggaran pendidikan, melainkan menentukan sumber pembiayaan dan pos belanja yang perlu disesuaikan.
“Kalau ada yang nambah, yang lain harus kurang. Sesederhana itu,” katanya.
Menurut Anggito, pilihan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa program MBG akan mengurangi kebutuhan dasar lainnya, seperti kesejahteraan guru, perbaikan sekolah, subsidi, maupun layanan publik di daerah.
Anggito juga menyayangkan apabila masih ada pihak yang ingin menghentikan program MBG yang dinilai masih memberikan manfaat.
“Kalau ada korupsi, ya dihukum saja orangnya, tapi tidak menghentikan program yang sudah bagus,” tegasnya.
Menurutnya, pembenahan tata kelola harus tetap dilakukan tanpa menghilangkan manfaat program bagi anak-anak.
Baca juga : Golkar: MBG Terbukti Nyata Dongkrak Ekonomi Rakyat
Di tingkat pelaksanaan, upaya memperkuat tata kelola tersebut juga dilakukan BGN melalui pengawasan keamanan pangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelibatan guru untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa merupakan tambahan pengawasan kualitas, bukan karena makanan sejak awal dianggap berbahaya.
“Yang jelas MBG bukan barang beracun,” tegas Sudaryono.
Sudaryono mengakui terdapat sejumlah kejadian yang perlu ditangani secara tegas. “Ada satu-dua kejadian yang keras, itu kami secara tegas tindak,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN telah melakukan sejumlah perubahan, termasuk dalam fungsi pengawasan, sistem, keterbukaan publik, serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi dapur-dapur MBG. BGN juga memberlakukan sertifikasi laik higiene dan sanitasi.
“Kami melakukan banyak perubahan, termasuk fungsi pengawasan, sistem, keterbukaan publik, dan keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur,” ujarnya.
Pelibatan guru dinilai dapat membantu mendeteksi persoalan secara cepat, tetapi tidak menggantikan standar formal keamanan pangan.
Tanggung jawab utama tetap berada pada sistem, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, kebersihan peralatan, kompetensi petugas, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.
Baca juga : Setelah Ratusan Siswa & Guru Keracunan MBG, Pati Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa
Pengawasan partisipatif akan lebih efektif apabila berjalan bersama sertifikasi, audit, dan tindak lanjut yang konsisten.
Dua pandangan tersebut menunjukkan MBG memiliki peluang untuk terus diperkuat sebagai investasi jangka panjang bagi generasi muda.
Keberhasilannya, antara lain, ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghubungkan manfaat gizi yang nyata, keamanan makanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pembiayaan yang tidak mengabaikan prioritas pendidikan dan layanan publik lainnya.
Dengan tata kelola anggaran yang transparan dan pengawasan pangan yang semakin ketat, kritik publik dapat ditempatkan sebagai masukan untuk memperbaiki program.
Orientasinya bukan mempertentangkan MBG dengan pendidikan atau kebutuhan dasar lainnya, melainkan memastikan setiap rupiah dan setiap porsi makanan memberikan hasil yang terukur bagi kesehatan dan proses belajar anak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya