RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap potensi pasar karbon Indonesia yang diperkirakan mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 137 triliun per tahun. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah menawarkan lima mesin pertumbuhan.
Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang investasi, sekaligus membantu menutup kesenjangan pembiayaan aksi iklim.
“Kelima mesin tersebut adalah hutan dan lahan, energi, industri hijau, sektor strategis lainnya seperti pertanian, pengelolaan sampah dan karbon biru, serta masyarakat,” ungkap Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan dalam pidato Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 dikutip Rabu (7/10/2026).
Menurut Zulhas, dampak perubahan iklim sudah semakin nyata dan mengancam ketahanan pangan, lingkungan serta stabilitas ekonomi. Potensi kerugian ekonomi Indonesia bahkan diperkirakan mencapai Rp 544 triliun.
Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan hanya mampu menopang sekitar 30 persen kebutuhan pembiayaan aksi iklim. Artinya, sekitar 70 persen kebutuhan lainnya harus ditopang sektor swasta dan mitra internasional.
“Perubahan iklim sudah kita rasakan melalui El Nino berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan panen, serta ancaman terhadap penghidupan masyarakat. Kita perlu pembiayaan yang bergerak sampai ke lapangan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, Pemerintah membuka ruang yang semakin besar bagi sektor swasta untuk masuk ke investasi hijau. Dia juga mengajak dunia usaha, investor dan lembaga keuangan ikut mengisi kesenjangan pembiayaan aksi iklim yang masih sangat besar.
Baca juga : Bima Arya Minta Pemda Bangun Budaya Antisipatif
Investasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan imbal hasil yang terukur, tetapi juga manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Melalui kebijakan NEK, kata Zulhas, Pemerintah mendorong hutan dan lahan menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru. Perlindungan dan pemulihan alam diarahkan tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga penghidupan masyarakat.
Sektor energi juga menjadi perhatian melalui investasi energi terbarukan, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara, industri hijau didorong agar proses produksi semakin bersih, sekaligus membuat produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global.
Selain itu, lanjut Zulhas, Pemerintah juga membuka peluang di sektor pertanian, pengelolaan sampah dan karbon biru. Pada saat bersamaan, petani, nelayan dan masyarakat desa ditempatkan sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi hijau agar ikut menikmati manfaat dari aksi iklim.
“Ukuran keberhasilan pasar karbon bukan hanya nilai transaksinya, tetapi juga seberapa besar manfaatnya sampai kepada petani, nelayan dan masyarakat desa hutan,” tegasnya.
Untuk menarik investasi, lanjut Zulhas, Pemerintah menyiapkan dua pintu utama. Yakni ekosistem NEK dan pasar karbon serta proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Baca juga : Semua Kader Diminta Solid, PAN Targetkan Masuk 3 Besar Di Pemilu 2029
Melalui ekosistem NEK dan pasar karbon, pengurangan emisi mendapatkan nilai ekonomi. Pelaku usaha dapat terlibat melalui perdagangan karbon antar pelaku di dalam negeri, pasar sukarela yang melibatkan pembeli global, maupun kerja sama antarnegara berdasarkan Persetujuan Paris.
Pemerintah juga menyiapkan instrumen pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil. Dalam skema tersebut, mitra melakukan pembayaran setelah penurunan emisi terverifikasi.
Skema pembayaran berbasis hasil sektor kehutanan bahkan telah berjalan di Kalimantan Timur.
Untuk memperkuat kepastian dan kredibilitas pasar karbon, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) juga telah beroperasi dan menerbitkan unit karbon untuk empat proyek awal sektor kehutanan atau FOLU. Enam regulasi turunan telah diterbitkan dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak Perpres tersebut terbit.
“Bahkan, Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional ditargetkan selesai sebelum akhir 2026,” ungkap Zulhas.
Adapun empat proyek kehutanan awal tersebut memiliki potensi penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO₂e. Nilai transaksi ekonominya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 500 miliar.
Baca juga : Bentuk 217 DPRt Dalam 6 Hari, PKB Banyuwangi Yakin Menangkan Pemilu 2029
Secara lebih luas, 45 proyek mitigasi lintas sektor sedang diproses. Sektor energi menjadi kontributor terbesar dengan potensi kredit karbon mencapai 358 juta ton hingga 2030.
Dengan potensi tersebut, pasar karbon Indonesia diproyeksikan mampu menghasilkan nilai hingga 7,7 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 137 triliun.
Selain pasar karbon, Pemerintah menjadikan PSEL sebagai pintu investasi kedua. Proyek ini didorong untuk kawasan dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari, sekaligus menjadi solusi terhadap persoalan sampah perkotaan dan emisi. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 8 Oktober 2026 dengan judul "Potensi Pasar Karbon Rp 137 Triliun Zulhas Tawarkan 5 Mesin Hijau Untuk Dongkrak Pertumbuhan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.