RM.id Rakyat Merdeka - Ida Bagus Made Pura tersenyum lega setelah dinyatakan layak menerima bantuan sosial (bansos). Personel Satgas Pantai Kuta itu sempat hampir putus asa. Berkali-kali mengajukan bansos, tapi tak kunjung berhasil. Seorang relawan kemudian membantunya mendaftar melalui portal Perlinsos. Tak sampai lima menit, hasilnya sudah keluar. Made dinyatakan layak menerima bansos.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak sejumlah jurnalis dari Jakarta melihat langsung uji coba Perlinsos Digital di Bali, Jumat (9/10/2026). Rakyat Merdeka turut dalam rombongan tersebut.
Para jurnalis diajak menyaksikan warga yang mendaftar melalui Perlinsos Digital di Pura Dalem Kahyangan, Kuta, Badung, Bali. Dalam kegiatan ini, agen Perlinsos tak hanya membantu warga yang datang ke lokasi. Mereka juga melakukan jemput bola. Mendatangi rumah-rumah warga.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah kediaman Ida Bagus Made Pura di kampung adat Banjar Buni, Kuta. Kunjungan berlangsung Sabtu sore (10/10/2026). Rumah Made berada di dalam gang sempit. Lebarnya hanya cukup untuk satu orang berjalan. Jika berpapasan, seseorang harus memiringkan badan agar bisa melintas. Di ujung gang, berdiri rumah sederhana milik Made. Terasnya berlantai keramik putih.
Made menyambut kedatangan agen Perlinsos dengan ekspresi campur aduk. Ada kaget, ada senang. “Selamat datang di rumah saya,” kata Made, sambil mempersilakan petugas duduk di teras rumahnya.
Relawan Perlinsos menyampaikan maksud tujuannya. Made kemudian bergegas menyiapkan sejumlah dokumen. KTP, kartu keluarga (KK), hingga nomor meteran listrik. Made kemudian melakukan pendaftaran melalui ponsel milik relawan. Prosesnya gampang saja. Made memasukkan nomor KTP, KK dan diakhiri dengan swafoto untuk verifikasi. Seluruh tahapan berlangsung singkat. Tak sampai lima menit. Hasil pemeriksaan pun langsung muncul. Made dinyatakan layak menerima bansos.
Baca juga : Survei Kepuasan Pemerintah, Bansos Dan MBG Jadi Juru Selamat
“Terima kasih. Saya senang sekali,” kata Made dengan wajah berseri-seri.
Made bilang, meski merasa memenuhi kriteria sebagai penerima, dia belum pernah menerima bansos. “Kadang bertanya-tanya. Tetangga saya dapat, saya kok enggak,” ujarnya.
Made mengaku sudah beberapa kali mendaftar bansos melalui kelurahan. Namun, upayanya tak membuahkan hasil. Petugas sempat datang untuk melakukan pendataan, tetapi tak ada tindak lanjut. Kini, Made dinyatakan berhak menerima bansos. “Bantuan dari pemerintah sangat kami tunggu,” ujar ayah empat orang anak ini.
Pengalaman serupa dirasakan Nyoman Srimulyani. Sri tak pernah mendapat bansos. Setelah mendaftar di portal Perlinsos, dia akhirnya terdata sebagai penerima bansos. Sri juga memuji proses pendaftaran Perlinsos Digital yang berlangsung cepat. Tanpa harus menunggu berhari-hari.
“Cukup lima menit langsung selesai,” kata Sri, usai mendaftar Perlinsos di Pura Dalem Kahyangan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tampak puas menyaksikan proses pendaftaran Perlinsos Digital di Pura Dalem Kahyangan. Meutya menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah akses layanan bansos. Digitalisasi juga diharapkan meningkatkan akurasi data penerima, sekaligus mengefisienkan anggaran.
Baca juga : Kondisi IHSG Mirip Di Era Covid
Meutya menjelaskan, dalam program ini, Komdigi berperan menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP). Sistem ini mengintegrasikan pertukaran data antarlembaga. Antara lain Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, dan BPJS. Data ini digunakan untuk memeriksa kelayakan calon penerima, termasuk melalui informasi kepemilikan aset.
Kata Meutya, sebelumnya proses pendaftaran dan verifikasi bansos bisa berlangsung berbulan-bulan. Warga juga kerap harus bolak-balik ke kantor pemerintahan untuk proses administrasi. Akibatnya, banyak waktu kerja terbuang. Belum lagi tambahan biaya transportasi dan konsumsi.
“Sekarang dengan digitalisasi Perlinsos, proses pengurusan menjadi jauh lebih efisien,” kata Meutya.
Dengan digitalisasi Perlinsos ini, pemerintah menargetkan kesalahan data penerima bansos turun dari 70 persen menjadi 50 persen. “Nanti setelah 50 persen, kita keliling lagi. Target turun lagi, dan terus pada ujungnya kita harapkan sama sekali tidak ada data yang salah,” kata Meutya.
Mantan jurnalis televisi ini menambahkan, pemerintah juga menghadirkan Relawan Perlinsos untuk membantu warga mengakses layanan digital. Kata dia, digitalisasi harus berjalan beriringan dengan semangat gotong royong. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat membantu mengarahkan tetangga atau warga sekitar yang belum mendaftar maupun kesulitan menggunakan layanan kepada petugas Perlinsos.
Meutya menyebut, hasil uji coba Perlinsos Digital di Bali cukup menggembirakan. Hingga minggu pertama Oktober 2026, sebanyak 652.858 keluarga di Bali telah mendaftar melalui Portal Perlinsos. Pemerintah berharap proses verifikasi dapat menjangkau seluruh pendaftar dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
Baca juga : Bahlil Turun Ke Denpasar, Antrean BBM Mulai Teratasi
“Kita harapkan dalam tiga sampai empat bulan ke depan, Bali sudah 100 persen verifikasi data,” kata Meutya.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof Arief Anshory Yusuf mengakui, kesalahan penyaluran bansos masih terjadi. Ada dua jenis kesalahan, yakni exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya mampu justru menerima bansos.
Arief menyebut, tingkat exclusion error bahkan mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, sekitar 40 persen warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan masih masuk dalam daftar penerima. Ia menilai, persoalan tersebut antara lain dipengaruhi data yang belum mutakhir dan penyaluran. Seperti akses layanan perbankan dan administrasi.
Karena itu, pemerintah mengembangkan Perlinsos Digital dengan mengintegrasikan data lintas lembaga untuk memeriksa kelayakan calon penerima bantuan. “Dengan sistem ini exclusion error akan berkurang karena orang yang merasa perlu pasti akan mendaftar,” kata Arief.
Arief menambahkan, pemerintah mulai mengintegrasikan sedikitnya delapan sumber data administrasi dari berbagai lembaga. Integrasi ini diharapkan membantu pemerintah mencocokkan informasi warga sehingga penentuan penerima bansos lebih akurat.
“Ini pertama kali dalam 80 tahun Indonesia merdeka, data-data itu bisa interoperable dan digunakan dalam satu basis,” katanya. [SSL/BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.