RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kembali pentingnya mencapai swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan adalah kunci kemajuan bangsa.
Karena itu, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada negara lain.
“Makan itu mencerminkan peradaban satu negara. Setelah 81 tahun kita merdeka, urusan makan kita masih tergantung sama negara lain. Padahal ini persoalan yang sangat penting dan mendasar,” tegas Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan saat membuka Agrinex Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jumat (23/10/2026).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini memaparkan, pada 2024 Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas strategis dalam jumlah besar. Di antaranya beras mencapai 4,5 juta ton, terigu dan gandum 13 juta ton. Selain itu, Indonesia juga masih impor gula 6 juta ton, kedelai 34 juta ton, garam 34 juta ton, dan daging sapi impor mencapai sekitar 1 juta ekor.
Zulhas menilai, ketergantungan terhadap pangan impor mencerminkan persoalan struktural yang selama ini membebani petani lokal. Terutama akibat kebijakan harga yang belum sepenuhnya berpihak kepada produsen dalam negeri.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Zulhas, kini melakukan pembenahan melalui berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca juga : Penerima Bansos Didorong Untuk Jadi Pelaku Ekonomi
Langkah tersebut meliputi optimalisasi tata kelola irigasi, penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi, hingga perbaikan harga pembelian gabah di tingkat petani.
Dia menuturkan, penyederhanaan aturan pupuk berhasil meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, tata kelola pupuk melibatkan 145 aturan, termasuk perizinan di tingkat bupati hingga gubernur. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi tiga aturan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Dulu aturan pupuk sangat rumit. Sekarang kita pangkas. Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air.
Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan nilai tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131. Hasilnya, pada 2025 Indonesia berhasil mencatatkan surplus beras sebesar 4,2 juta ton, sekaligus menghentikan impor beras.
Baca juga : Banyak Anggota Kabinet Masuk RS
Zulhas memastikan Pemerintah terus memperluas kebijakan yang berpihak kepada produsen pangan dalam negeri. Setelah memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan nelayan, peternak, serta penguatan rantai pasok pangan melalui pemberdayaan UMKM.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen, serta pembiayaan Mekaar dengan bunga 8 persen.
“Kalau sebagian besar rakyat kita tangannya di bawah, tidak mungkin Indonesia maju. Untuk itu, swasembada pangan adalah harga mati untuk menjaga kehormatan 160 juta petani, nelayan, dan peternak kita,” ucapnya.
Zulhas juga menyatakan delapan komoditas telah mencapai swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam dan bawang merah.
Dia menekankan, keberhasilan meningkatkan produksi pangan harus diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Baca juga : Kapolri: Hadiah 2 Tahun Pemerintahan Prabowo
Pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung usaha, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, sebanyak 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp 18,77 miliar sejak awal Juni 2026.
Zulhas menegaskan, berbagai capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global. Pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kedaulatan pangan.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera,” ucapnya. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 25 Oktober 2026 dengan judul "Buka Agrinex Expo 2026 Zulhas: Swasembada Pangan Jadi Kunci Kemajuan Bangsa"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.