RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan pekerja migran yang terampil, kompeten, dan terlindungi.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi gabungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI H. Ade Ginanjar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Sejumlah perguruan tinggi juga hadir, di antaranya Universitas Garut, Poltekkes Kemenkes, Universitas Mayasari Bakti, STT Cipasung Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, STIKES Respati Tasikmalaya, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, STIEBS Al Amin Tasikmalaya, Politeknik LP3I Tasikmalaya, dan Institut Pendidikan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi pekerjaan di luar negeri.
Dari jumlah itu, sebanyak 72.924 posisi telah terisi, sedangkan 205.924 posisi lainnya masih tersedia.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia,” tutur Mukhtarudin.
Menurutnya, besarnya peluang kerja internasional perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.
Fenomena penuaan penduduk (aging population) di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar kerja global.
Baca juga : Indonesia Bidik Perluasan Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Portugal
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dengan jumlah penduduk usia produktif yang dapat mendukung pemanfaatan bonus demografi menuju 2045.
Untuk menjawab kebutuhan pasar kerja internasional, Kementerian P2MI mendorong Program SMK Go Global sebagai salah satu langkah strategis menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan negara tujuan.
Mukhtarudin menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja dengan target penempatan secara bertahap hingga 2029.
“Target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” ujarnya.
Ia mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasi program tersebut, terutama karena pendaftaran Batch II masih dibuka hingga 31 Oktober 2026.
Menurut Mukhtarudin, kolaborasi diperlukan agar calon pekerja migran memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global, sekaligus memahami prosedur penempatan yang aman dan resmi.
Sebelumnya, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya verifikasi dan koordinasi antarpihak dalam penempatan pekerja ke luar negeri.
Ia juga menyoroti tantangan regulasi di negara tujuan, termasuk Korea Selatan, yang menurutnya masih memerlukan penguatan perlindungan bagi pekerja migran.
“Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja,” ujar Abdusy.
Baca juga : Antusiasme Pencari Kerja di Jakarta Karir Expo 2026
Ia juga menceritakan kunjungannya ke Jepang pada pekan sebelumnya, ketika pihaknya bertemu dengan perwakilan Kementerian Republik Korea yang menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja daerah.
Abdusy menilai, jalur resmi antarpemerintah (government-to-government/G2G) perlu diperkuat agar proses penempatan berlangsung lebih cepat, tertib hukum, dan tidak terhambat birokrasi yang rumit.
Sebagai langkah pendukung, ia mendorong kolaborasi dalam pemanfaatan fasilitas dan lembaga pelatihan yang sudah tersedia, terutama untuk menyediakan pelatihan kerja yang singkat, padat, dan sesuai kebutuhan pasar internasional.
Migrant Center Perluas Edukasi Migrasi Aman
Selain meningkatkan kompetensi, Kementerian P2MI memperluas edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi.
Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu di lembaga pelatihan.
Mukhtarudin mengatakan, keberadaan Migrant Center dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, edukasi mengenai prosedur penempatan, serta pemahaman tentang hak dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Ia menilai, keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh informasi yang tepat sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Kementerian P2MI juga menawarkan sejumlah bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, meliputi pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri yang prosedural, pertukaran data untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
“Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran kita lebih berkualitas,” kata Mukhtarudin.
Baca juga : RI Target Siapkan 500 Ribu Pekerja Migran Terampil
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan Program SMK Go Global sekaligus memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial dalam penempatan pekerja migran. Data Kementerian P2MI mencatat sebanyak 239.821 layanan penempatan pekerja migran asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026.
Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya 560 layanan.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memperluas akses kerja bagi masyarakat, termasuk lulusan dari daerah.
Mukhtarudin berharap, integrasi pelatihan kerja, penyebaran informasi lowongan resmi, dan edukasi migrasi aman dapat membantu menekan penempatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” harapnya.
Melalui sinergi tersebut, Mukhtarudin berharap peluang kerja global dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penempatan tenaga kerja yang kompeten, aman, sesuai prosedur, dan terlindungi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.