RM.id Rakyat Merdeka - Program sertifikat rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang digagas Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo terus digeber.
Program hasil kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mulai menyasar warga di sejumlah kawasan permukiman padat dan kumuh di Jakarta.
Salah satunya, penyerahan sertifikat rumah gratis kepada warga Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi gagasan Pak Hashim yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat kecil yang belum memiliki sertipikat rumah.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong integrasi program perbaikan rumah dengan pemberdayaan ekonomi serta kepastian hukum atas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami hadir bersama masyarakat Kampung Boncos dalam kegiatan penyerahan simbolis sertifikat rumah gratis MBR. Kami ingin memastikan bahwa program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi masyarakat," ujar Maruarar usai mengecek calon penerima program bedah rumah dan penyerahan sertifikat rumah gratis di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta.
Baca juga : Rakor di Merdeka Barat, Ara Siapkan 7.952 Huntap Korban Bencana di Sumatera
Ara, sapaan akrab Maruarar secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Pak Hashim sebagai penggagas program satu juta sertifikat tanah gratis bagi MBR yang belum memiliki sertipikat.
"Program sertipikat rumah itu idenya Pak Hashim. Dampaknya sangat besar bagi rakyat. Jangan sampai kita tidak menghargai ide orang. Saya berusaha membangun kultur yang sportif bagi siapapun yang ikut membantu kepentingan rakyat. Sekali lagi terima kasih Pak Hashim," ucapnya.
Menurut Ara, program sertifikat rumah gratis merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.
"Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diurus Kementerian ATR/BPN dan perekonomiannya ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM. Itulah bagaimana superteam bekerja," ujarnya
Ara berharap masyarakat yang memenuhi kriteria segera mendaftarkan dan berhak mendapatkan fasilitasi sertifikasi secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bagi kami, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah harus memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi keluarga yang menempatinya. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak huni, tetapi juga memiliki legalitas yang jelas atas rumahnya,” katanya.
Perkuat Kolaborasi
Baca juga : Ara Apresiasi Menkomdigi Sumbang Lahan 45 Hektare Untuk Rumah Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Ara mengungkapkan, kunci percepatan program perumahan rakyat adalah merangkul berbagai pihak dan mengoptimalkan kewenangan masing-masing lembaga demi kepentingan masyarakat.
Dia mencontohkan sejumlah terobosan yang dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya sertifikasi tanah gratis bagi MBR melalui kewenangan Kementerian ATR/BPN, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat skema pembiayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Termasuk dukungan pembiayaan PNM dengan bunga 8 persen serta insentif likuiditas perumahan melalui kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI).
"Kalau dulu sebagai entrepreneur, saya melobi untuk agenda bisnis. Sekarang saya melobi penuh untuk kepentingan rakyat," tegas Ara.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Abeng mengimbau masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku dan fitur layanan plotting bidang tanah sesuai petunjuk yang tersedia. Aplikasi ini untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertipikat.
Baca juga : Ara: OTT Di Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Program Perumahan
"Warga juga diminta melengkapi data tanah yang diperlukan agar proses pendataan dan penanganan permohonan sertifikasi berjalan lancar," ujarnya.
Ia menjelaskan, program sertifikasi tanah gratis bagi MBR menyasar sejumlah kelompok masyarakat. Pertama, masyarakat yang telah menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Kedua, masyarakat yang memperoleh rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ketiga, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri, tetapi masuk kategori MBR.
"Pekerja informal juga berpeluang mendapatkan fasilitas program sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan," pungkasnya.
Ia berharap masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang ditempati.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.