RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor menjelang puncak musim hujan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, percepatan normalisasi sungai menjadi prioritas sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pekerjaan tersebut perlu diselesaikan sebelum puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
“Pak Presiden memberikan perintah segera normalisasi sungai. Itu perintah paling utama,” kata Tito dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 8 November 2026, dari total 137 sungai terdampak di Aceh, Sumut dan Sumbar, sebanyak 40 persen telah selesai dinormalisasi. Sementara, 43 sungai atau 31 persen masih dalam proses pengerjaan. Adapun 39 sungai atau 28 persen lainnya belum ditangani.
Tito menjelaskan, Pemerintah mengerahkan personel Kementerian PU, TNI dan Polri untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Selain normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan jembatan serta jalan juga dilakukan untuk memulihkan akses masyarakat di wilayah terdampak.
“TNI dan Polri membangun jembatan. TNI membangun jembatan saya kira ratusan dan sampai hari ini terus jalan,” ujarnya.
Menurut Tito, Polri juga telah membangun lebih dari 100 jembatan sekaligus memperbaiki sejumlah ruas jalan. Sementara pekerjaan infrastruktur berskala besar, termasuk normalisasi sungai, ditangani Kementerian PU.
Baca juga : Trump Buka Suara, FBI Turun Tangan
Pemerintah turut melakukan penataan terhadap 38 muara sungai di tiga provinsi tersebut. Hingga saat ini, tujuh muara telah selesai ditangani, 11 lainnya masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 muara belum ditangani.
Percepatan pekerjaan infrastruktur tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana susulan. Terutama banjir dan longsor yang berpotensi terjadi ketika curah hujan meningkat.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 hari sampai 30 hari. Nanti puncak musim hujan ada di tiga bulan yaitu Desember 2026, Januari dan Februari 2027,” ungkap Faisal.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi bencana hidrometeorologi basah. Terutama banjir dan tanah longsor.
BMKG bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menyusun informasi peringatan dini untuk berbagai potensi ancaman bencana.
Informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman bmkg.go.id/peringatandini. Peringatan yang tersedia mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, penurunan kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Baca juga : 80% Syarat Terpenuhi, RI Kebut Aksesi OECD
Selain peringatan dini, Pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini antara lain dilakukan dengan mengarahkan jatuhnya hujan di wilayah tertentu sejak tahap pembentukan awan, serta melakukan penyemaian awan menggunakan bahan tertentu untuk memengaruhi proses pembentukan hujan.
Faisal mengatakan, pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di wilayah terdampak juga perlu dilindungi dari ancaman hujan ekstrem. Hal ini penting agar pekerjaan pemulihan tidak terganggu oleh bencana lanjutan.
“Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ucapnya.
Pemerintah berharap percepatan normalisasi sungai, penataan muara, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sistem peringatan dini dapat mengurangi risiko bencana saat puncak musim hujan tiba.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengalaman bencana berulang harus menjadi dasar memperbaiki persiapan, bukan sekadar bergerak setelah kejadian.
“Indonesia di dunia termasuk negara yang tinggi bencana setiap tahunnya. Ranking-nya 2, 3, 2, 3 gitu lho, dengan India dan Filipina,” kata Budi.
Menurutnya, Indonesia menghadapi bencana dengan karakter berbeda, mulai dari banjir dan gempa hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perbedaan itu menuntut penanganan kesehatan yang sesuai dengan risiko masing-masing.
Baca juga : Nana Mirdad, Dihadiahi Tas Lebih Berharga Dari Hermes
“Kalau Kemenkes sifatnya lebih di hilir ya, bagaimana menangani kesehatan masyarakat pascabencana dan penanganannya kan berbeda,” jelasnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan layanan sesuai dampak bencana. Termasuk gangguan kesehatan akibat asap karhutla maupun kondisi setelah banjir dan gempa.
Pemerintah berharap kesiapan lintas sektor membuat penanganan lebih terarah, sejak mitigasi hingga pemulihan. Dengan normalisasi, dukungan anggaran, peringatan dini, dan layanan kesehatan, pemerintah berupaya memperpendek masa tunggu masyarakat terdampak.
Pemulihan Sumatera diharapkan tidak hanya membangun kembali fasilitas, tetapi juga mengembalikan akses, keamanan dan aktivitas warga. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Rabu,11 November 2026 dengan judul "Antisiapi Banjir & Longsor Saat Puncak Musim Hujan Normalisasi Sungai Di Aceh Dan Sumatera Dipercepat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.