RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026. Program tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp 173,21 triliun," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah reformasi sejak Juli 2026 untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. Reformasi tersebut meliputi perbaikan tata kelola program, pengelolaan, serta pengawasan SPPG.
BGN juga memperketat pemeriksaan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Baca juga : 15 Petugas Pemadam Karhutla Gugur, Prabowo Kasih Tanda Kehormatan
Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap aspek keamanan pangan, termasuk melalui uji coba sistem penyajian prasmanan di sekolah. Pelaksanaan program juga mulai mengoptimalkan penggunaan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal.
"Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reformasi yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi mendorong perputaran ekonomi dalam skala besar, terutama di wilayah perdesaan.
"MBG ini adalah program strategis. Bukan hanya bagi anak-anak kita yang menerima manfaat, tetapi juga bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman," kata Sudaryono dikutip Juma (13/11/2026).
Baca juga : Ketua MPR Soal Calon Wapres: Nggak Ada Aturan Harus Dari Parpol
Untuk memaksimalkan dampak ekonomi tersebut, pemerintah terus memperkuat keterhubungan antara sektor produksi pangan dan pelaksanaan MBG. Upaya itu dilakukan agar petani, peternak, dan pelaku usaha pangan mendapatkan akses pasar secara langsung tanpa melalui terlalu banyak perantara.
"Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik," ujarnya.
Sudaryono menegaskan, rantai distribusi pangan perlu dikelola secara efisien, transparan, dan terkendali. Rantai pasok yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya distribusi sehingga perlu ditata agar produsen memperoleh keuntungan yang layak dan pembeli mendapatkan harga yang wajar.
"Kalau bisa lebih cepat dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara," katanya.
Baca juga : Pajak Masih Kurang 514 T, Menkeu Minta Dukungan Rakyat
Ia menambahkan, MBG dapat menjadi peluang strategis untuk menciptakan kepastian pasar bagi hasil produksi petani dan peternak. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan, tetapi juga menyediakan pasar yang mampu menyerap hasil produksi dalam skala besar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.