RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong masyarakat mengoptimalkan pengelolaan lahan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah (Sulteng) agar lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan akses legal pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Lima SK tersebut mencakup lahan seluas 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 kepala keluarga (KK) di dua kabupaten.
Baca juga : Indonesia Kantongi Pendanaan REDD+ 103,8 Juta Dolar AS, Ini Pengalamannya
Dengan tambahan tersebut, total luas perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163.000 hektare.
"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Raja Juli Antoni.
Ia menegaskan, perluasan akses pengelolaan lahan merupakan bentuk komitmen kuat (political will) Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki kesempatan secara legal untuk mengelola potensi sumber daya hutan.
Menurutnya, akses tersebut harus diikuti dengan pengelolaan lahan secara optimal, salah satunya melalui penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi secara masif.
Baca juga : Kemenhut Siapkan Strategi 10 Tahun Lindungi Macan Tutul Jawa
Pemilihan jenis tanaman juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi tanah agar memberikan hasil maksimal.
"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," katanya.
Raja Juli mencontohkan sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan melalui skema perhutanan sosial, antara lain durian, pala, dan alpukat.
Pengembangan tanaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Baca juga : Indonesia Terima 100 Juta Dolar AS dari Norwegia untuk Perlindungan Hutan
"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Lebih lanjut, ia berharap pengelolaan perhutanan sosial secara produktif dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect), baik bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan maupun dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
"Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.